Indonesiainside.id, Jakarta – Kapal berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia, sebagian besar ditangkap di Laut Natuna Utara, Kepri.
Salah satu penyebabnya diduga tidak lepas dari adanya tumpang tindih klaim kedua negara di perairan tersebut.
Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10), menyebutkan banyaknya kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing tak terlepas dari adanya tumpang tindih klaim di perairan tersebut.
Berdasarkan data KKP, sejak Oktober 2019, KKP telah menangkap 74 kapal pelaku illegal fishing dan 27 di antaranya adalah kapal berbendera Vietnam.
Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di wilayah Perairan Laut Natuna Utara, Kepri.
“Perundingan (klaim) ZEE sudah memasuki pertemuan teknis ke-13 di Hanoi pada November 2019 tentang teknis penarikan garis batas kedua negara,” katanya.
Denny mengungkapkan Indonesia bisa melakukan empat langkah untuk mengatasi kasus illegal fishing oleh Vietnam.
Pertama, memperkuat sektor perikanan di Natuna. Hal itu, ujar dia, adalah untuk mengimbangi Vietnam yang telah menyiapkan sektor serupa khususnya di bagian selatan.
“Nelayan Vietnam banyak masuk di (perairan) Natuna, karena industri mereka kuat di wilayah selatan. Kalau kita ingin kuat, bagian industri perikanan di Natuna ekosistemnya harus diperkuat,” ujarnya.
