Puskapol UI: Pemerintah Menghina Kewarasan Publik

Demo penolakan UU Cipta Kerja. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI), Hurriyah, menilai penangkapan terhadap anggota KAMI serta wacana pemerintah tentang aktor intelektual di balik demonstrasi sebagai upaya mendegradasi protes publik.

“Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor intelektual itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak punya sikap terhadap omnibus law,” kata Hurriyah, seperti dilansir BBC News, Rabu(14/10).

Ditegaskannya, manuver seperti ini bertujuan membingkai gerakan-gerakan massa yang menolak omnibus law sebagai gerakan yang dimobilisasi.

“Padahal, protes terhadap undang-undang tersebut muncul dari berbagai elemen seperti buruh, mahasiswa, dan bahkan Ormas Islam,’ katanya.

Bahwa kemudian, ada aktor-aktor politik yang numpang dalam isu-isu ini untuk kepentingan politik mereka, itu lazim terjadi. Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor intelektual seperti menghina kewarasan publik.

“Seakan-akan publik tidak punya sikap terhadap omnibus law. Bahwa narasi penolakan yang dimunculkan oleh publik itu adalah narasi yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok seperti KAMI,” ujarnya.

Hurriyah berpendapat, pemerintah sebaiknya memproses kembali masukan dari masyarakat tentang omnibus law. Salah satu langkah yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Persoalannya kemudian, mau atau enggak?” ujarnya.

Seperti diketahui, polisi menahan lima dari delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here