UU Cipta Kerja Dinilai Tak Mampu Atasi Masalah Ekonomi Indonesia

Salah satu mahasiswa membawa poster menyuarakan penolakan mereka atas UU Ciptaker yang disahkan DPR pada Senin(5/10). Foto: Suandri Ansah/Indonesia Inside

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan catatan kritis terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker), terutama mengenai seberapa besar regulasi itu bisa membantu ekonomi Indonesia pulih setelah tertekan pandemi Covid-19.

“Omnibus Law Cipta Kerja memiliki beberapa titik kelemahan,” kata Anis di Jakarta, Selasa (20/10). Pertama, kelemahan itu berawal dari minimnya penjelasan tentang arah RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerinta menyebut ‘perbaikan iklim investasi’ namun tidak menerangkan secara detil bagaimana RUU ini berjalan memperbaiki roda perekonomian Indonesia

Kedua, pemerintah menganggap UU Cipta Kerja diperlukan untuk menstimulus perekonomian nasional yang terhempas krisis di tengah pandemi Covid-19. Namun, perlambatan ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya regulasi, karena permasalahan ekonomi Indonesia terletak pada hal yang lebih mendasar (fundamental).

“Di antara permasalahan ekonomi Indonesia yang mendasar adalah produktivitas tenaga kerja kita yang masih rendah. Menurut laporan Indeks Kompetisi Global yang dirilis di World Economic Forum (WEF) pada tahun lalu, kemampuan pekerja Indonesia berada di peringkat ke-65 dari 141 negara dengan skor 64,” kata dia.

Peringkat tersebut kala dari Malaysia yang berada di urutan ke-30 dengan skor 72.5. Sementara UU Cipta Kerja hanya fokus untuk menghasilkan lapangan kerja baru bukan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Berdasarkan data itu, UU Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here