Indonesiainside.id, Jakarta – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengingatkan pemerintah akan sikap Indonesia dalam kebijakan luar negeri sesuai konstitusi. Indonesia wajib menjaga politik luar negeri yang bebas aktif, baik terhadap China, AS, maupun negara manapun.
Pernyataan tersebut disampaikan Hikmahanto untuk merespon rencana kedatangan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Michael Pompeo ke Indonesia.
Setelah Menteri Pertahanan Prabowo mengunjungi AS, menurut rencana Pompeo akan datang ke Indonesia.
“Menjadi pertanyaan di masa pandemi Covid-19 ini dan mendekatnya pelaksanaan Pemilihan Presiden di AS, mengapa para pejabat AS intens berhubungan dengan para mitranya di Indonesia,” ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Kamis(22/10).
Kemungkinan besar ini terkait dengan kekhawatiran AS terhadap Indonesia yang dianggap terlalu dekat dengan China.
“Belakangan ini China sangat agresif di Laut China Selatan,” ujar Hikmahanto.
Bahkan dengan kekuatan ekonominya dan penemuan vaksin telah mengembangkan pengaruh di negara-negara kawasan.
Ekonomi China yang agresif bahkan menurut buku putih Departemen Pertahanan AS, memungkinkan China meminta sejumlah negara untuk membangun pangkalan militer, termasuk Indonesia.
“AS tentunya berharap Indonesia berada di belakang AS. Permintaan AS untuk mendaratkan pesawat tempur mata- mata dapat diartikan demikian,” kata Hikmahanto.
Disinilah pentingnya pengambil kebijakan di Indonesia untuk menjaga politik luar negeri bebas aktif baik terhadap China, AS, maupun negara manapun.(EP/Ant)
