Satu Pasal Dihapus, Naskah UU Cipta Kerja Segera Ditandatangani Presiden Jokowi

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. ANTARA/Desca Lidya Natalia

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menyatakan finalisasi naskah omnibus law UU Cipta Kerja rampung dan segera ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Proses cleansing di Sekretariat Negara sudah selesai,” kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono kepada wartawan pada Jumat (23/10).

Dini memastikan UU Cipta Kerja sudah bisa diakses publik setelah ditandatangani Presiden serta diundangkan dalam Lembaran Negara dan Berita Negara. Pada pekan lalu, DPR resmi menyampaikan UU Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo.

Sekretariat Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah tersebut kepada Sekretariat Negara. Indra mengatakan, naskah UU Cipta Kerja diterima oleh Deputi Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara.

“Tadi sambil dilihat-lihat, jadi prinsipnya tidak ada masalah,” jelas Indra di Kementerian Sekretariat Negara.

Pemerintah Hapus Satu Pasal

Pemerintah mengakui ada satu pasal dalam naskah final omnibus law UU Cipta Kerja versi 1.187 halaman yang dihapus. Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pasal yang dihapus adalah Pasal 46 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal ini sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang diserahkan DPR pada Presiden. Meski demikian, dia memastikan penghapusan pasal tersebut tidak mengubah substansi UU Cipta Kerja karena sesuai dengan keputusan rapat Panitia Kerja DPR.

“Intinya Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here