Pemerintah Tidak Naikkan Upah Minimum 2021

Para buruh menuntut upah layak. Mereka menggeruduk kantor gubernur sumut beberapa waktu lalu. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani beralasan untuk menjaga agar pekerja tidak terkena PHK akibat perusahaan yang tidak mampu menaikkan upah

Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak hanya menggunakan instrumen UMP untuk memberikan perlindungan kesejahteraan masyarakat. “Kita juga menggunakan banyak anggaran untuk perlindungan sosial sebagai kompensasi mendorong daya beli masyarakat,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa Malam (27/10).

Dia mengatakan pemerintah telah menyalurkan dana bantuan sosial hingga Rp245 triliun untuk berbagai program seperti tambahan program keluarga harapan, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, bantuan langsung tunai, bantuan internet siswa dan guru, subsidi gaji, serta berbagai bantuan lainnya.

“Ini untuk cover daya beli masyarakat agar tetap tumbuh tanpa membebani dunia usaha yang juga tertekan,” lanjut Menteri Sri Mulyani.

Dia mengatakan pemerintah menggunakan instrumen fiskal untuk mendorong daya beli agar tidak memberatkan perusahaan dan buruh sehingga sama-sama bisa bertahan dan bangkit.

Menurut Menteri Sri Mulyani, peranan fiskal tersebut juga sebagai jembatan menjaga daya beli masyarakat dan juga mencegah pelemahan perusahaan agar tidak melakukan PHK.

Selain itu, dia mengatakan tidak adanya kenaikan upah tersebut juga karena kondisi inflasi saat ini yang cukup rendah sehingga menjadi perhatian yang berarti sektor usaha dan masyarakat juga masih dalam situasi tertekan.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here