Menyelisik Tindakan Sewenang-wenang Prancis Terhadap Muslim di Negaranya

CNN memuat foto seorang bocah memegang poster Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan stempel sepatu dalam sebuah aksi protes terhadap Prancis di Istanbul, Ahad (25/10/2020). cnn.com/AP Photo/Emrah Gurel

Untuk memahami politik vis-à-vis dari Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Muslim di Prancis, kita harus melihatnya dari berbagai sisi dan sudut pandang.

Meskipun banyak analis yang menyebut inisiatif RUU Antiseparatisme dan reaksi Macron terhadap pembunuhan guru Samuel Paty dibesar-besarkan untuk menutupi kinerjanya yang buruk, seperti maraknya kerusuhan dan ketidakstabilan ekonomi, serta pemilihan umum 2022 di mana kemungkinan besar dia harus berhadapan dengan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen, ini bukanlah keseluruhan cerita.

Sekitar setengah tahun setelah pelantikannya, Macron membicarakan rencana masa depannya untuk “mengatur kembali Islam”, merujuk pada hubungan negaranya dengan Islam.

Macron mengungkapkan tentang keinginannya menciptakan “Islam Prancis”.

Selain menyebut istilah yang ambigu ini, dia juga menyebutkan dua masalah utama yang menjadi perhatiannya, yakni pembiayaan aktivitas keagamaan dan pelatihan para ulama di Prancis.

Menurut dia, Muslim Prancis harus mempunyai seorang imam Prancis yang terlatih. Untuk mencapai hal ini, umat Islam tidak diperbolehkan membiayai para pemimpin agama mereka dari luar negeri.

Hal ini mengingatkan kita pada Undang-Undang Islam Austria tahun 2015 yang melarang pendanaan asing untuk pemimpin agama, tetapi hanya untuk umat Islam.

Setelah gelombang protes dan kerusuhan yang diprakarsai gerakan rompi kuning mereda, Macron pun kembali fokus pada Muslim.

Macron berpandangan bahwa “Islam Prancis” adalah Islam yang “tercerahkan”, yang akan menarik agama itu dari krisisnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here