Berulangkali Cari-Cari Alasan, Freeport Jangan Lagi ‘Membangkang’ Bangun Smelter

freeport
Lokasi tambang PT Freeport di Tembagapura, Papua. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah harus tegas kepada PT Freeport Indonesia menuntaskan kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), paling lambat tiga tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara (UU Minerba).

Jika PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak dapat memenuhi target pembangunan smelter tersebut, maka pemerintah dapat melarang ekspor konsentrat tembaga PTFI.

“Jika hingga tahun 2023, PTFI tidak juga selesai membangun smelter sesuai ketentuan, maka menurut aturan perundang-undangan, haram hukumnya PTFI mengekspor konsentrat,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan di Jakarta, Jumat(30/10).

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 170 A UU Minerba bahwa ekspor mineral yang belum dimurnikan seperti konsentrat hanya dibatasi tiga tahun sejak UU itu berlaku pada 10 Juni 2020. Artinya, setelah 10 Juni 2023, maka tidak boleh ada lagi ekspor konsentrat.

“UU Minerba yang baru disahkan pada tahun 2020, maka paling lambat pada tahun 2023, PTFI harus sudah selesai membangun smelter. Tapi hingga kini, progres-nya sangat minim, minta mundurkan jadwal. Karena itu Pemerintah harus tegas menolaknya,” ujar Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan itu meminta Pemerintah tidak lagi memberi toleransi kepada PTFI dalam hal pembangunan smelter, sebagai syarat perpanjangan operasional Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pembangunan smelter itu diperlukan bagi negara agar rakyat mendapat nilai tambah dari material sisa tambang yang selama ini diekspor secara mentah oleh perusahaan tambang.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here