Kenaikan UMP Berlaku bagi Perusahaan Tak Terdampak Covid-19, Anies: Intinya Jakarta Ingin Adil

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keinginannya untuk berbuat adil  terkait dengan permintaannya untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021  bagi beberapa jenis usaha tertentu sebesar Rp4,4 juta di tengah-tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Anies  menyebutkan kenaikan upah yang hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak wabah Covid-19 ini, lewat kebijakan asimetris, dan jika di sisi lain ditentukan usaha-usaha di Jakarta yang tidak menaikan UMP, artinya usaha-usaha tersebut tidak berkembang di tengah wabah Covid-19.

“Intinya Jakarta ingin adil,” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta Senin.

Anies menyebut bahwa pandemi Covid-19 memang mengguncang sejumlah sektor di Jakarta, namun di sisi lain penyakit menular ini juga berdampak pada pertumbuhan sejumlah sektor lainnya.

“Pandemi ini juga membuat beberapa sektor juga tumbuh lebih pesat lebih cepat. Jadi efek dari pandemi tidak seragam. Ada yang penurunannya lebih cepat, ada yang stabil, dan ada yang berkembang lebih cepat,” ucapnya.

Untuk menentukan jenis usaha yang harus menaikkan UMP dan yang tidak menaikkan upah pekerja ini, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan semua bidang usaha di Ibu Kota untuk mengajukan permohonan yang disertakan dengan penyerahan dokumen dan data keuangan setahun terakhir.

“Perusahaan bisa mengajukan kepada Disnaker yang akan memberikan keputusan bahwa memang terdampak atau tidak. Cukup dengan menunjukkan kondisi perusahaannya. Kan praktis,” ucapnya.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here