KSPI Ajukan Gugatan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Sejumlah elemen mahasiswa dan buruh demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Foto: net

Indonesiainside.id, Jakarta – Serikat buruh telah mengajukan gugatan uji materi omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/11). Gugatan diajukan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani omnibus law ini pada Senin menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pihak yang mengajukan gugatan yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). “Pendaftaran gugatan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sudah resmi tadi pagi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi di bagian penerimaan berkas perkara,” kata Said Iqbal melalui pesan tertulis, Selasa.

Selain itu, KSPI akan tetap berunjuk rasa dan mogok kerja sebagai wujud protes dan penolakan terhadap UU ini. Mereka juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menerbitkan legislative review untuk menunda atau merevisi UU 11/2020.

UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu meski menuai penolakan dari berbagai kalangan mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, aktivis lingkungan, akademisi, hingga masyarakat sipil.

Gelombang unjuk rasa telah terjadi sejak pengesahan tersebut, namun pemerintah meresponsnya dengan meminta agar penolakan disampaikan lewat jalur konstitusional.

UU Cipta Kerja mengubah 79 undang-undang, di antaranya UU Ketenagakerjaan, UU Tata Ruang, dan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Poin Penolakan Buruh

KSPI mengatakan telah menganalisis klaster ketenagakerjaan berdasarkan versi resmi dari UU berjumlah 1.187 halaman yang diunggah secara resmi oleh pemerintah pada Senin malam. Said Iqbal mengatakan ada sejumlah poin yang berpotensi merugikan hak-hak pekerja.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here