Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Divonis Melawan Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melanggar hukum lantaran menganggap Tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Majelis hakim juga menghukum Jaksa Agung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp285 ribu. Gugatan tersebut diajukan oleh keluarga korban pada 12 Mei 2020 ke PTUN. Majelis Hakim yang diketuai oleh Andi Ali Rahman mengabulkan seluruh gugatan keluarga korban pada Rabu (4/11).

“Adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,” bunyi putusan PTUN yang diterima Anadolu Agency.

Putusan PTUN itu juga mewajibkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR sepanjang belum ada putusan yang menyatakan sebaliknya.

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Pernyataan lengkap Jaksa Agung Burhanudin adalah: “… Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat.”

“Seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuk Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM.”

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here