Jaksa Agung Divonis Melawan Hukum, Kejagung Anggap Putusan PTUN Tidak Tepat

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pernyataannya yang menyatakan Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan kasus pelanggaran HAM.

Atas pernyataan itu, keluarga korban menggugat ke PTUN dan hasilnya memvonis Burhanuddin telah melawan hukum karena mengatakan peristiwa itu bukan kasus pelanggaran HAM.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) selaku kuasa Jaksa Agung menghormati putusan tersebut.

Namun, dia mengatakan ada hal yang dianggap tidak tepat dari putusan PTUN Jakarta tersebut. “Yang pasti akan dilakukan upaya hukum,” kata Hari melalui keterangan tertulis, Rabu malam.

JPN, kata dia, masih mempelajari putusan itu lebih lanjut. PTUN mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung pada Rabu.

Gugatan berawal dari pernyataan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada 16 Januari 2020 bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Dalam putusannya, PTUN mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI sepanjang belum ada putusan yang menyatakan sebaliknya.

Sumarsih, salah satu keluarga korban tragedi Semanggi I mengatakan putusan PTUN harus menjadi pembelajaran bagi Kejaksaan Agung agar memahami tugas dan kewajibannya dalam menuntaskan kasus ini.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here