Pakar Hukum UMI Makassar Tawarkan Tiga Opsi Perbaikan UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Dr. Fahri Bachmid. ANTARA/dokumentasi pribadi

Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid menyebutkan ada tiga opsi terkait dengan kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Memang sejak semula pembahasan serta pembentukan UU Cipta Kerja ini secara terburu-buru, tidak sistematis, serta kurangnya partisipatoris dengan melibatkan sebanyak mungkin stakeholders yang ada dari undang-undang existing sebanyak 78 UU,” kata Fahri Bachmid dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (5/11).

Pelibatan pemangku kepentingan sebanyak mungkin itu, kata Fahri Bachmid, agar pembahasan secara optimal, teliti, cermat, dan hati-hati sehingga kesalahan teknis yang sifatnya administratif maupun substansial sejak dini dapat dideteksi serta diantisipasi untuk diperbaiki.

Menurut Fahri, tiga opsi kebijakan hukum yang dapat ditempuh Jokowi terkait dengan kesalahan pengetikan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan konstitusional.

Pertama, bahwa di dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tidak ada pranata hukum serta pengaturan untuk tidak boleh mengubah redaksional UU sepanjang terkait dengan typo dan clerical error setelah ditandatangani dan diundangkan, atau tidak ada larangan untuk itu.

Artinya, kata dia, jika terdapat keadaan itu, secara hukum Presiden dapat saja berkoordinasi dengan DPR untuk melakukan perbaikan kesalahan teknis tersebut, sepanjang tidak ada implikasi terkait dengan perubahan norma yang telah disepakati bersama dalam sidang paripurna DPR, kemudian dapat diundangkannya kembali dalam lembaran negara sebagai rujukan resmi negara.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here