KPK: 83,80 Persen Kepala Daerah ‘Tunduk’ Pada Sponsor Ketika Sukses Rebut Jabatan

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan calon kepala daerah pada potensi benturan dalam pendanaan pilkada.

Sejak awal pemilihan, kata Ketua KPK Firli Bahuri, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui cara menghindari potensi munculnya benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada.

“Survei KPK pada tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur (sponsor) dalam pendanaan pilkada,” kata Ketua KPK Firli Bahuri usai pembekalan calon kepala daerah di Batam, Kepulauan Riau, Selasa(10/11).

Menurut Firli, donatur hadir karena kebutuhan biaya pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta calon kepala daerah.

Sumbangan donatur, kata dia, berkonsekuensi kepada pretensi sponsor untuk mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya.

“Hasil telaah KPK pada tahun 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar calon kepala daerah atau 83,80 persen dari 198 responden mengutarakan bahwa mereka akan memenuhi ambisi para donatur (sponsor) tersebut ketika dia menjabat,” kata Firli.

Sesuai dengan catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu, disebutkan untuk bisa mengikuti tahapan pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5 miliar—10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti menggenggam dana sekitar Rp65 miliar.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here