Merasa Terhalang Jadi Hakim MK, Advokat Priyanto Gugat UU Mahkamah Konstitusi

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Seorang advokat bernama Priyanto mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), karena ingin menjadi hakim konstitusi.

Dalam sidang perdana secara daring, kuasa hukum pemohon Sidik mendalilkan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menimbulkan kerugian konstitusional dan potensi kerugian konstitusional bagi pemohon.

Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun”.

Akibat pasal itu, pemohon yang ingin menjadi hakim konstitusi menyebut kehilangan kesempatan, padahal merasa memiliki kualifikasi. “Namun, keinginan dan maksud pemohon tersebut menjadi terkendala, bahkan dapat menjadi sirna karena adanya ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020,” ujar Sidik dalam sidang perdana secara daring di Gedung MK, Jakarta, Selasa (10/11).

Sedangkan untuk Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, pemohon mendalilkan pasal itu akan menghalangi apabila pemohon ingin menjadi ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 berbunyi: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here