Moeldoko: Intinya Pak Gatot Terima Tanda Kehormatan dari Presiden, Poinnya di Situ

Presiden Jokowi dalam upacara penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu. Antara/Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah dinilai berupaya membungkam sejumlah tokoh dengan pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan. Di antaranya, penghargaan itu diberikan kepada mantan Panglima Jenderal TNI (purn) Gatot Nurmantyo dan para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia  menekankan, pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan oleh Presiden kepada sejumlah tokoh tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam seseorang.

“Diributkan katanya pemberian ke Pak Gatot (Nurmantyo) upaya membungkam. Enggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya. Saya diberikan bintang juga setelah pensiun,” ujar Moeldoko saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis (12/11).

Sebagaimana diketahui mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo belakangan cukup sering memberikan kritik terhadap pemerintah. Namun yang bersangkutan menjadi salah satu tokoh yang memperoleh tanda kehormatan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo.

Moeldoko menekankan pemberian tanda kehormatan tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam seseorang. Dia mengatakan Gatot Nurmantyo juga menyatakan menerima tanda kehormatan tersebut.

“Pak Gatot menerima pemberian bintang dari Kepala Negara. Diterima, karena ada pernyataannya. Bahwa beliau tidak bisa datang, itu urusan kedua. Intinya pak Gatot telah menerima tanda kehormatan yang diberikan Presiden, poinnya disitu. Jadi Presiden menjalankan konstitusi,” jelasnya.

Moeldoko mengatakan, pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan kepada pejabat negara yang masih aktif, juga tidak bisa dijadikan ukuran pejabat tersebut tidak akan diganti apabila ada perombakan kabinet.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here