Staf Khusus Milenial Buat Surat Perintah, Wakil Ketua MPR: Kurang Pengalaman, Masih Perlu Dibina

Jokowi saat memperkenalkan stafsus milenialnya. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, kembali menyayangkan penerbitan surat perintah oleh staf khusus presiden dari kalangan milenial, Aminuddin Ma’ruf, kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islan Negeri (DEMA PTKIN) karena telah melampaui dan keluar dari kewenangan seorang staf khusus.

Menurut politikus senior itu, seorang staf khusus memang diperbolehkan berdialog dengan siapa pun sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul dan berserikat. Namun, staf khusus tidak boleh mengeluarkan surat perintah yang lazimnya diterbitkan dalam hubungan antara atasan dan bawahan.

“Apalagi Ombudsman RI, lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, pada Senin (9/11) telah menyatakan bahwa Surat Perintah Staf Khusus telah keluar dari aturan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia mengutip pernyataan Ombudsman RI bahwa yang berwenang mengeluarkan surat perintah adalah pimpinan satuan kerja, sementara staf khusus bukan pimpinan satuan kerja melainkan bertanggungjawab kepada (menteri) sekretaris kabinet sehingga tidak diperkenankan mengeluarkan surat demikian.

Ia mendorong Presiden Jokowi menegur keras atas tindakan staf khusus milenialnya sekaligus membenahi manajemen pemerintahannya.

“Staf khusus tersebut telah melampaui kewenangannya dengan menggunakan kop resmi sekretaris kabinet untuk mengeluarkan surat perintah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Hasan yang merupakan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat menilai, surat perintah itu sangat berpotensi maladministrasi. Dia menilai surat perintah itu memiliki banyak sekali kesalahan penulisan dan kekeliruan dalam penggunaan dasar hukum dalam mengeluarkan surat perintah.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here