Izin Reuni 212, UPK Monas: Terserah Pak Gubernur, Kalau Boleh Kita Siap, Kalau Nggak Boleh Lebih Bagus

Massa Reuni 212 berada di dekat tugu Monas,sesaat sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan pada Senin (2/12) pagi. Foto: Muhammad Zubeir/ Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional (UPK Monas) menyebutkan bahwa Persaudaraan Alumni (PA) 212 telah berkirim surat terkait penggunaan kawasan tersebut untuk Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2020.

Yang pertama, surat PA 212 ditujukan ke UPK Monas, namun disarankan untuk bersurat langsung ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Masalah ini pun sudah dibahas di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Hasilnya, Anies Baswedan yang menentukan, apakah boleh atau tidak.

“Keputusan akhir di Pak Gubernur, rekomendasi yang kami kasih ke Pak Gubernur, terserah Pak Gubernur memperbolehkan atau tidak. Kalau boleh kita siap, kalau nggak boleh lebih bagus lagi,” kata Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) Irfal Guci di Jakarta, Jumat (13/11).

Menurut dia, UPK Monas tak berwenang memberikan izin pemakaian Monas untuk Reuni Akbar 212 mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Akhirnya pihak UPK menyarankan agar PA 212 membuat ulang surat pemakaian Monas yang dikirimkan langsung ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Jadi saat itu kita bilang ‘kalau mau bikin acara ini bersuratnya ke gubernur’,” ujar dia.

Irfal juga menyebutkan PA 212 sudah bersurat ke Gubernur Anies Baswedan pada awal September 2020 untuk pemakaian Monas dalam perhelatan Reuni Akbar 212. Dari informasi yang didapatkannya, Anies memerintahkan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI untuk membahas hal itu.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here