Utusan PBB Anggap Pemerintah Indonesia Gagal Penuhi Hak Warga Mendapatkan Udara Bersih

Sebuah pesawat udara bersiap lepas landas di Bandara Sultan Thaha yang diselimuti kabut asap karhutla, Jambi, Senin (23/9/2019). Kota Jambi kembali terpapar kabut asap yang bertambah pekat dalam tiga hari terakhir dengan kualitas udara bergerak fluktuatif dari level sangat tidak sehat hingga berbahaya, sementara aktivitas penerbangan menuju kota itu pada Minggu (22/9/2019) sempat dialihkan ke Palembang, Sumsel karena terbatasnya jarak pandang. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/wsj.

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia dinilai gagal memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas udara. PBB mengingatkan bahwa melindungi hak asasi manusia dari efek berbahaya polusi udara merupakan kewajiban konstitusional dan legislatif bagi pemerintah di Indonesia, dan bukan sebuah pilihan.

UN Special Rapporteur atau Pelapor Khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), David R Boyd, melayangkan surat pendapat keahliannya (Amicus Curiae) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat tersebut terkait gugatan warga kepada tujuh pejabat negara atas pencemaran udara Jakarta yang berjalan sangat lambat sejak dimulai pada 16 bulan lalu.

Surat berisi 19 halaman yang dikirimkan Boyd tertanggal 9 Oktober itu dipastikan telah diterima oleh pihak PN Jakarta Pusat. Dalam surat tersebut Boyd menilai, kasus pencemaran udara Jakarta memiliki kepentingan global mengingat posisinya sebagai salah satu ibu kota terbesar di dunia.

“Jakarta adalah salah satu ibu kota terbesar di dunia dan memiliki kualitas udara yang sangat buruk, meski pemerintah Indonesia telah mencantumkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk warga negaranya dalam konstitusi dan undang-undang mereka,” kata Boyd dalam Amicus Brief yang dilayangkannya.

Profesor di Universitas British Columbia Kanada itu mengungkapkan tujuannya mengirim brief ini untuk membantu pengadilan dalam mengembangkan yurisprudensi Indonesia, dan memberi perspektif ahli tentang hukum HAM internasional yang relevan serta hukum konstitusional komparatif.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here