Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi kepada Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab terkait kerumunan massa pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Markaz FPI, Petamburan, Jakarta. FPI dan Habib Rizieq pun sudah menerima sanksi tersebut dan membayar denda Rp50 juta secara tunai.
Belakangan, Polri menyelidiki dugaan adanya tindak pidana pelanggaran protokol pada kegiatan tersebut. Semua pihak terkait dari kalangan penyelenggara hingga aparat dan petugas Satgas Covid-19 dipanggil untuk diperiksa. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut diperiksa, dalam kaitan sebagai pihak yang dmintai klarifikasi.
Pemprov DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur (Wagub)( Ahmad Riza Patria mengungkapkan, keterbatasan personel menjadi alasan utama pihaknya tidak mencegah dan membubarkan kerumunan massa pendukung pimpinan FPI Rizieq Shihab saat Maulid Nabi dan acara pernikahan anak Rizieq yang lalu.
Riza menjelaskan bahwa jumlah jajaran pengawas kepatuhan protokol kesehatan seperti Satpol PP yang ada di lapangan terbatas dan tak sebanding dengan jumlah kerumunan massa di kawasan Petamburan yang diperkirakan hingga ribuan orang tersebut.
“Kan ada batasan-batasan, jumlah kami juga terbatas. Kami sudah koordinasikan saat itu dengan aparat lainnya. Kami kan tidak bisa berdiri sendiri,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (16/11).
Karena membludaknya massa di Petamburan sejak dari kedatangan Rizieq di Tanah Air dari Kerajaan Arab Saudi, kegiatan maulid hingga resepsi pernikahan putri Rizieq yang akhirnya mendapatkan sorotan berbagai pihak termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, politisi Gerindra itu menyatakan pihaknya telah melaksanakan tugas penegakkan protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut, mulai dari imbauan, sosialisasi, hingga penerapan sanksi denda sebesar Rp50 juta.
