Pemerintah Siapkan Tiga Opsi Penolakan UU Cipta Kerja

mahfud md
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah memberikan tiga alternatif bagi masyarakat yang tidak sepakat dengan UU Cipta Kerja untuk mengubah aturan tersebut.

Pertama kata Menteri Mahfud adalah judicial review yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). “Jika masih ada masalah yang sangat substantif tapi tidak lolos dalam judicial review, karena hanya merupakan persoalan politik hukum, maka silahkan diusulkan untuk legislative review,” ujar dia dalam sebuah seminar daring yang digelar oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama), Selasa (17/11).

“Forum ini bisa memutuskan, apa yang mau di-legislative review apa yang mau di-judicial review.”

Pilihan ketiga, kata Menteri Mahfud, pemerintah saat ini menyiapkan kelompok kerja untuk menampung pendapat masyarakat agar nanti masalah-masalah yang masih tersisa dimasukkan dalam peraturan perundangan turunan UU Cipta Kerja, baik di dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Daerah.

“Itu jalan keluar yang bisa digunakan,” ujar dia.

Menurut dia ada juga opsi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), namun hal ini belum menjadi pilihan pemerintah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjadi pembicara dalam acara itu mengatakan pemerintah berharap UU Cipta Kerja mendorong penciptaan lapangan kerja baru dengan meningkantkan investasi dan perlindungan pekerja.

“Setiap tahun ada 6,9 juta masyarakat butuh lapangan kerja baru. Ada 3,5 juta pekerja sudah dirumahkan, dan 3 juta angkatan kerja baru, jadi lebih dari 10 juta orang butuh kerja setiap tahun,” kata dia.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here