Keinginan PSI Interpelasi Anies Persoalkan Acara Habib Rizieq Tidak Akan Mudah

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Pimpinan DPRD DKI Jakarta mengingatkan Fraksi PSI agar tidak terburu-buru menggunakan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait kerumunan di acara Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11) lalu. Karena, ada mekanisme memanggil kepala daerah, tidak bisa seenaknya.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan ada sejumlah mekanisme yang harus ditempuh PSI agar keinginan memakai hak interpelasi tercapai. Di antaranya harus mendapatkan dukungan fraksi lain dan yang mengajukan hak minimal 15 orang.

“Itu ada mekanismenya, harus ada minimal 15 anggota yang mengajukan dan lebih dari satu fraksi,” kata Prasetio di Jakarta, Kamis(19/11).

Aturan ini, mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Dirinya hingga kini belum mengetahui fraksi mana saja yang berencana mengajukan hak interpelasi tersebut kepada pimpinan dewan, melalui Sekretariat DPRD DKI.

“Karena interpelasi ini kan reaksi dari teman-teman di DPRD DKI Jakarta dalam melihat suatu persoalan,” ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan orang dan mengabaikan jaga jarak di tengah pandemi COVID-19 pada Sabtu (14/11) lalu.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here