Menyoal Komunikasi Publik, Perencanaan, dan Izin Vaksin Covid-19

ilustrasi Vaksin Covid-19. foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada jajarannya agar mempersiapkan dengan baik komunikasi publik terkait program vaksinasi Covid-19. Belajar pada buruknya komunikasi publik tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), menurut pemerintah, jangan sampai terulang pada program vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Penekanan itu disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada semua jajarannya dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10). Presiden meminta komunikasi publik terkait vaksin Covid-19 tidak boleh menciptakan respons negatif dari masyarakat seperti saat penyusunan UU Ciptaker.

Satu bulan berlalu, Rabu (19/11), kita bisa menilai bagaimana pemerintah mengelola dan mempersiapkan komunikasi publik yang baik sebagaimana instruksi Jokowi. Jauh panggang dari api. Sepertinya program penting tersebut bakal bernasib sama dengan UU Ciptaker. Jangankan di tengah publik, di kalangan anggota Komisi IX DPR RI sendiri masih terjadi “kebingungan”.

Bahkan, antara Presiden Jokowo sendiri dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), belum satu suara. Padahal, target waktu vaksinasi semakin dekat, yaitu Desember 2020.

Saat melakukan peninjauan ke Puskesmas Tanah Sareal, di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11), Presiden Jokowi memperkirakan pemberian vaksin Covid-19 dapat dilakukan akhir Desember 2020. Ini pun masih perkiraan karena bisa saja meleset ke awal Januari 2021, tergantung kapan kedatangan vaksin dan bagaimana proses persiapannya di Indonesia.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here