Yusril: Pemerintah Tak Berwenang Berhentikan Kepala Daerah, Harus melalui DPRD

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. Foto: Annisa Fadhilah/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengancam akan memecat kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Dalam Instruksi Mendagri No 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, pemerintah memerintahkan kepala daerah untuk menegakkan secara konsisten protokol kesehatan daerah masing-masing.

Jika melanggar akan ada sanksi, mulai dari teguran, pengurangan hak keuangan hingga pencopotan dari jabatan. “Kepala daerah harus menjadi teladan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” bunyi instruksi Mendagri tersebut.

Guru besar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, instruksi Mendagri tidak bisa menjadi dasar hukum pemberhentian kepala daerah. Jangankan Mendagri, instruksi Presiden saja hanyalah perintah tertulis pada jajaran di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

“Bahwa dalam Instruksi Mendagri No 6/2020 itu ada ancaman kepada kepala daerah, hal itu bisa saja terjadi,” ujar dia, dilansir Anadolu Agency, Kamis (19/11)

Menurut dia, presiden saja tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan kepala daerah. Terlebih lagi dengan jajarannya yang setingkat menteri. “Jika kepala daerah tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka proses pemakzulan harus melalui DPRD,” ujar dia.

Butuhkan Proses Panjang karena Melibatkan DPRD dan MA

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan pemberhentian kepala daerah tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Menurut dia, pemberhentian kepala daerah karena melanggar UU tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang karena melibatkan DPRD dan Mahkamah Agung (MA).

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here