Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah Yang Membiarkan Kerumunan dengan Inmen, Fadli Zon: Mana Bisa?

Politikus Gerindra Fadli Zon. Foto: Net

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR RI Fadli Zon membantah pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait wacana pemberhentian kepala daerah karena pelanggaran kerumunan massa. Menurut Fadli, tidak bisa kepala daerah diberhentikan hanya atas dasar instruksi menteri.

“Mana bisa instruksi menteri (Inmen) mencopot Kepala Daerah (KDH),” ujar Fadli di Twitternya, Jumat(20/11).

Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) itu mengingatkan bahwa kepala daerah itu dipilih rakyat. Pemberhentiannya butuh proses panjang, tidak hanya sekedar Inmen.

“KDH (kepala daerah) itu dipilih rakyat, dan pemberhentiannya butuh proses panjang. Bukan dengan Inmen,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berencana mengeluarkan Instruksi Mendagri tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Covid-19 kepada seluruh kepala daerah. Hal ini merespons peristiwa kerumunan massa yang seolah tidak mampu ditangani kepala daerah.

“Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar dapat dilakukan pemberhentian,” ujar Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (18/11).

Tito meminta kepala daerah mematuhi segala peraturan penanganan pandemi Covid-19, termasuk aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dirinya meminta agar kepala daerah konsisten menaati prokes mencegah penularan Covid-19.

“Saya meminta kepala daerah menjadi teladan protokol kesehatan, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here