Indonesiainside.id, Jakarta – Pakar hukum pidana Dr Muhammad Taufiq SH MH dalam kanal YouTube, Bravos Radio Indonesia, dipantau Sabtu(2/1), menegaskan, pemerintah tidak bisa seenaknya menabrak hukum positif dalam membubarkan ormas. Hal ini merujuk pada dibubarkannya FPI oleh keputusan enam menteri padahal ada undang-undang yang harus ditaati sebagai hukum positif dalam pembubaran ormas.
“Tidak ada membubarkan sebuah ormas itu tanpa lewat proses pengadilan.” katanya.
Taufik menilai pemerintah ‘kebelet’ membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang semua kegiatannya. Diduga ada motif lain dibalik pembubaran ormas pimpinan Habib Rizieq Shibab (HRS) tersebut. Hal ini tak lepas dari masalah Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
“Jadi pemerintah kita itu kayak orang udah kebelet jadi ketika orang kebelet itu nalar sehatnya nggak dipakai karena kalau berbicara pembubaran FPI. Dalam masalah FPI ini lebih konyol lagi permainan sosiodrama dan teaterikalnya lebih seru. Hal ini karena melibatkan tentara.” ujarnya.
Dia menyatakan ada 4 (empat) proses pembubaran sebuah ormas. Tidak bisa serta merta hanya lewat pengumuman dan keputusan menteri.
“Yang benar bagaimana? Harus lewat empat tahap. Tahap yang pertama, dikasih peringatan 1,2, dan 3. Kalau itu tidak mengindahkan nanti digugat ke pengadilan dalam tempo 30 hari persidangan itu akan diputus. Nah disitulah baru ketahuan Front Pembela Islam ini diteruskan atau tidak.” sambungnya.
Di sisi lain, karena lewat proses peradilan mereka memiliki hak apa mengajukan kasasi sebagaimana disebut tadi. FPI memiliki kesempatan untuk membela diri, mendapatkan keseteraan perlakuan di bidang hukum.
Dirinya menduga pembubaran FPI karena diduga terkait dengan kekalahan di Pilkada DKI. Awalnya HTI dibubarkan, kemudian menyusul FPI.
“Di awal saya memulai percakapan dengan kala kata-kata kebelet, ini kan karena ada marah yang luar biasa, saya tidak tahu itu apa ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Namun diduga penutupan HTI dan sekarang Front Pembela Islam itu masih terkait erat dengan kekalahan Ahok di dalam proses Pilkada DKI,”ujarnya.
“Tampaknya ada pihak tertentu yang meminta FPI untuk segera dibubarkan, itu dalam bahasanya orang Jawa namanya kelilip (kerikil di mata) begitu. Karena kalau Anda tanya dari sisi hukum saya bilang nggak ada, nggak ada sisi hukum, semua ditabrak gitu.” katanya.(EP)
