Indonesiainside.id, Jakarta – Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) diguncang skandal bocornya nama-nama oposisi pemerintah China, termasuk aktivis Muslim Uighur, yang mengikuti kegiatan PBB, menurut beberapa dokumen yang diperoleh Anadolu Agency.
Meski OHCHR membantah tuduhan tersebut, namun beberapa email intra karyawan OHCHR serta siaran pers dan wawancara telah menunjukkan bahwa kantor tersebut sebelumnya telah menyerahkan nama-nama para aktivis kepada pemerintah China.
Organisasi hak asasi manusia, termasuk “UN Watch” dan “Human Rights Watch (HRW)”, berpendapat bahwa tindakan PBB itu tidak hanya membahayakan nyawa para aktivis dan oposisi China, tetapi juga mengancam keselamatan keluarga dan kerabat mereka.
Tuduhan itu terungkap setelah seorang pengacara di OHCHR melaporkan masalah itu ke pihak berwenang dan pengadilan serta membagikannya di Twitter.
Pengacara itu pada Selasa lalu mengatakan dalam sebuah posting di Twitter bahwa dia dapat dipecat setelah menuduh atasannya membagikan nama-nama oposisi pemerintah China yang mengambil bagian dalam kegiatan PBB.
Berbicara kepada Anadolu Agency, Emma Reilly mengatakan dirinya sudah bekerja di divisi Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak 2012 sampai dia mengetahui bahwa kantor tersebut telah menyerahkan informasi rahasia itu kepada pemerintah China pada 2013.
“Saya dipindahkan dari divisi itu (Dewan Hak Asasi Manusia), tanpa persetujuan saya, agar saya tak lagi memiliki akses ke bukti-bukti,” kata dia kepada Anadolu Agency.
Reilly membagikan email kepada karyawan yang bekerja di OHCHR, serta mengkonfirmasikan bahwa badan PBB itu telah menyerahkan nama-nama para aktivis.
Dalam email yang dibuat pada 7 September 2012, seorang diplomat dari Kantor Perwakilan China untuk PBB di Jenewa, mengirimkan daftar ke petugas penghubung LSM di OHCHR untuk menanyakan apakah seseorang dari daftar tersebut telah meminta akreditasi rapat sesi ke-21.
Sementara Human Rights Council (HRC) menyebut hal ini sebagai “praktik biasa”.
Sebagai imbalannya, petugas tersebut menyerahkan dua nama, Dolkun Isa dan He Geng, kepada seorang diplomat China.
Dalam email lain pada 2013, diplomat China itu kembali ingin mengonfirmasi nama-nama dalam daftar yang akan menghadiri sesi tersebut, dan berterima kasih kepada kantor OHCHR atas kerjasamanya.
Perwakilan China bahkan mengirimi mereka undangan makan siang.
Juru Bicara OHCHR Rupert Colville mengatakan bahwa praktik pembocoran ini sudah dihentikan sejak 2015.
Sementara itu, siaran pers OHCHR pada 2017 menegaskan bahwa perwakilan China sering meminta kantor PBB itu untuk mengkonfirmasi apakah nama-nama tertentu menghadiri kegiatan mereka.
“Pihak berwenang China, dan lainnya, secara teratur menanyakan Kantor Hak Asasi Manusia PBB, beberapa hari atau seminggu sebelum pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia, apakah delegasi LSM tertentu menghadiri sesi yang akan datang. Kantor tak pernah mengkonfirmasi informasi ini sampai proses akreditasi secara resmi berjalan, dan sampai dipastikan tak ada risiko keamanan yang jelas,” kata pernyataan pers pada 2017.
Emma Reilly menegaskan bahwa kantor PBB masih melanjutkan praktik kontroversial ini.
“Saya sebenarnya tidak punya pekerjaan. PBB terus membayar gaji saya namun tak ada deskripsi pekerjaan. Mereka tak dapat memecat saya karena saya mengatakan yang sebenarnya. Tapi mereka tidak ingin saya melakukan pekerjaan apa pun,” kata Reilly kepada Anadolu Agency tentang apa yang dia alami setelah melaporkan praktik PBB itu.
Mengungkapkan bahwa pada Februari 2013 dia mengetahui bahwa OHCHR menyerahkan beberapa informasi kepada diplomat China, dia menuturkan dirinya segera mulai melaporkannya.
“Saya melaporkannya ke Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia saat itu. Saya melaporkannya ke Uni Eropa,” tutur dia.
Dia mengklaim bahwa seorang karyawan OHCHR pada saat itu membuat pernyataan palsu kepada Uni Eropa (UE), dan UE tidak menindaklanjuti masalah tersebut.
Reilly mengatakan dia juga melaporkan situasinya ke Irlandia, Inggris, AS dan Jerman. “Banyak dari negara anggota itu melaporkan kepada saya bahwa PBB telah berbohong kepada mereka. Sekali lagi, saya memberikan email tentang penyerahan nama,” imbuh dia.
Dia mengatakan, 50-70 nama oposisi pemerintah China yang diserahkan di antaranya adalah 8-9 orang berkewarganegaraan AS dan 5-6 orang berkewarganegaraan Jerman.
Dia juga menambahkan bahwa dia mengidentifikasi negara mereka tentang situasi tersebut.
“Jadi, ini juga merupakan masalah konsuler diplomatik yang sangat besar bahwa PBB menyerahkan nama-nama warga negara lain kepada pemerintah China,” tambah Reilly.
Menambahkan bahwa dia hanya bisa membawa PBB ke pengadilan ketenagakerjaan internal atau Pengadilan Sengketa PBB. Namun dia mengklaim petugas di OHCHR terus berbohong tentang praktik kontroversial tersebut.
Menyangkal pernyataan Colville yang mengatakan bahwa praktik terbatas ini berhenti sejak 2015, Reilly melontarkan pertanyaan, “Dan kemudian pada 2017, OHCHR mengarang cerita ini yang sudah dihentikan pada 2015. Mengapa mereka mengeluarkan siaran pers yang mengakuinya pada 2017? Mengapa mereka mengakuinya di pengadilan pada 2019?”.(EP/AA)
