Indonesiainside.id, Jakarta–Anggota DPR-RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin dan menolak penghentian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial. Menurutnya alasan tidak tersedianya anggaran sangat tidak tepat, pasalnya, sepanjang tahun 2021 ada anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang malah meningkat mencapai Rp 700 Triliun di mana Rp 125 Triliun.
“Mestinya Mensos maksimalkan “jurus blusukan” ke Menkeu dan kalau perlu ke Presiden Jokowi, agar tetap bisa mempertahankan program bantuan sosial tunai tersebut, jangan malah mengesankan pasrah dan nrimo saja dan diekspresikan ke publik pula,” katanya. “Padahal melanjutkan program bantuan sosial tunai juga bisa menjadi bagian dari meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rakyat, dan itu berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial juga,” tambah Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/4).
Hidayat meminta Menteri Sosial tidak berkilah dengan dalih ketiadaan anggaran, karena faktanya APBN ada dan anggaran bisa melimpah seperti untuk pemulihan ekonomi. HNW, demikian sapaan akrabnya mencatat, sepanjang tahun 2021 ini Kementerian Sosial sudah menghapuskan dua program kerakyatan dengan alasan yang sama yaitu ketiadaan anggaran, yakni program santunan untuk keluarga korban meninggal akibat Covid-19, dan kini bantuan sosial tunai.
Ironisnya di saat yang sama, Pemerintah justru meningkatkan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional hampir sebesar Rp 300 Triliun, dan sekalipun Covid-19 belum melandai dan kondisi ekonomi yang sulit. Pemerintah, menurut HNW, malah merencanakan peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara baru, belum lagi suntikan bantuan ke Asuransi Jiwasraya hingga Rp 20 T sekalipun asurasi tersebut kolaps akibat korupsi.
Kemensos, menurut HNW, selayaknya melanjutkan program bantuan sosial tunai yang masih diperlukan oleh masyarakat. “Syukur-syukur kalau bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial. Namun justru Mensos malah mengagetkan publik dengan malah kembali “nrimo” mengumumkan menghentikan program bantuan sosial tunai untuk rakyat, tanpa membahasnya dengan DPR,” tambahnya.
Anggota Fraksi PKS ini mengaku mendapatkan fakta data, dimana berdasarkan rilis BPS Februari 2021 menunjukkan justru telah terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 2,76 juta jiwa. Oleh karena itu, sudah seharusnya berbagai program perlindungan dan bantuan sosial dilanjutkan agar dapat memperbaiki indikator-indikator yang memburuk tersebut, tidak malah dihapuskan.
“Maka ketika fakta dan data jumlah kemiskinan akibat Covid-19 di tahun 2021 masih bertambah tinggi, mestinya program bantuan sosial tunai itu dilanjutkan, untuk menahan agar jangan makin banyak orang Indonesia terdampak Covid-19 yang jatuh menjadi miskin, bukan malah menghapuskannya,” katanya. “Penting Bu Risma (Tririsma Harini, red) untuk mencabut keputusan sepihaknya itu, dan memaksimalkan kemampuan blusukannya ke Menkeu untuk mendapatkan keadilan anggaran guna melanjutkan program bantuan sosial tunai kepada rakyat Indonesia korban Covid-19,” pungkas HNW. (NE)
