Indonesiainside.id, Nigeria – Pemerintah Nigeria menghapus layanan Twitter tanpa batas waktu setelah perusahaan mikroblogging itu menghapus twit dari akun Presiden Muhammadu Buhari karena dinilai melanggar aturannya.
Penangguhan layanan Twitter di negara terpadat di Afrika itu datang dua hari setelah raksasa media sosial itu melakukan penghapusan twit sang Presiden.
“Pemerintah Federal telah menangguhkan, tanpa batas waktu, operasi layanan mikroblog dan jejaring sosial, Twitter, di Nigeria,” kata juru bicara Kementerian Informasi dan Kebudayaan Segun Adeyemi dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Berlisensi Nigeria (ALTON) mengkonfirmasi anggotanya telah menerima instruksi resmi dari Komisi Komunikasi Nigeria (NCC), regulator industri untuk menangguhkan akses ke Twitter.
“Data jaringan menunjukkan bahwa akses ke platform Twitter dan server backend sekarang dibatasi pada jaringan terkemuka MTN, Globacom, Airtel dan 9mobile,” tulis monitor internet yang berbasis di London, Netblocks, di situs webnya, Sabtu.
Amnesty International pada hari Jumat mengutuk langkah itu, menyerukan Nigeria untuk “segera membalikkan penangguhan yang melanggar hukum.”
“Tindakan represif ini adalah upaya yang jelas untuk menyensor perbedaan pendapat & menahan ruang sipil,” kata peneliti Human Rights Watch Anietie Ewang.
Twitter mengatakan bahwa langkah itu “sangat memprihatinkan.”
“Kami sedang menyelidiki dan akan memberikan pembaruan ketika kami tahu lebih banyak,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
Nigeria pada 2019 telah mengumumkan akan memperketat peraturan di media sosial untuk melawan berita palsu dan disinformasi, memicu kekhawatiran akan kebebasan berekspresi.
Sebelumnya, Twitter pada hari Rabu menghapus sebuah posting di akun presiden setelah dia menyinggung masalah perang saudara negara itu dalam peringatan tentang kerusuhan baru-baru ini di tenggara wilayahnya.
Presiden dan juga mantan jenderal berusia 78 tahun, menuliskan “mereka yang berperilaku buruk” dalam kekerasan baru-baru ini di tenggara, di mana para pejabat menyalahkan separatis atas serangan terhadap polisi dan kantor pemilihan umum.
“Mereka ada di ladang kita selama 30 bulan, hanya melalui perang, yang akan memperlakukan mereka dalam bahasa yang mereka pahami,” kata presiden dalam postingannya..
Bereaksi terhadap keputusan pemerintah untuk menangguhkan platform, wakil komisaris tinggi Inggris di Nigeria Gill Atkinson mengatakan “setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus diukur, proporsional dan tidak menekan kebebasan dasar.”(Red)
