Indonesiainside.id, Jakarta – Pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, menyebut laporan polisi yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap kliennya menjadi kesempatan untuk mengungkap selebar-lebarnya jejak Luhut di bisnis tambang Papua.
Nurkholis Hidayat menegaskan pihaknya juga tidak akan meminta maaf dan malah akan membuka lebar-lebar sejumlah data keterlibatan LBP dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua.
“Kami ksatria, kalau salah ya minta maaf. Tapi kalau tidak salah, maka kami akan selalu siap menghadapi,” kata Nurkholis.
Dia menyampaikan hingga kini Haris Azhar masih meyakini data yang dimilikinya valid dan belum terbantahkan. Karenanya, Nurkholis meminta Luhut menyampaikan dasar yang menyebut hal itu sebagai fitnah.
“Kami akan meminta terus data dari LBP karena menuding itu fitnah. Kita buka saja dalam proses hukum. Siapa dia dan jejak langkahnya konflik kepentingan tambang di Papua,” katanya.
Nurkholis juga menyayangkan laporan Luhut ke polisi, menurutnya Luhut seharusnya mengadu data untuk membantah hal itu.
“Ini untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu,” kata Nurkholis, dalam jumpa pers secara daring kemarin.
Haris juga sudah mengundang Luhut pada 14 September lalu untuk membahas perkara ini, tapi diabaikan.
“Jadi kami buka saja sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Masyarakat akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya. Mereka diadukan atas tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan atau menyebarkan fitnah.
Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” di akun Youtube Haris Azhar.
Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka, tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.
Luhut dalam laporannya mengaku telah meminta keduanya meminta maaf atas tayangan di kanal YouTube. Namun tidak dilakukan.
“Saya harus mempertahankan nama baik saya anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan,” ujar Luhut.(Nto)
