Indonesiainside.id, Karachi–Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pada hari Jumat menyerukan upaya global untuk melawan gelombang pasang Islamofobia, mengurangi ancaman virus corona yang melonjak dan resolusi untuk perselisihan yang masih ada di Kashmir. Dalam pidatonya pada Sidang Umum Tahunan ke-76 PBB di New York melalui tautan video, ia juga mendorong pemberian insentif kepada Taliban untuk membuat kelompok itu menghormati komitmen kepada komunitas internasional.
Khan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan dialog global melawan “kebangkitan Islamofobia” untuk menyelamatkan dunia dari jenis terorisme lain atas nama fenomena yang meningkat. Dia menuduh saingan lama India mengikuti bentuk Islamofobia “terburuk dan paling luas” dengan melepaskan ketakutan dan kekerasan terhadap komunitas Muslim India yang berjumlah 200 juta orang.
“Penganiayaan massa oleh penjaga sapi; pogrom yang sering terjadi, seperti yang terjadi di New Delhi tahun lalu; undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif untuk membersihkan India dari Muslim; dan kampanye untuk menghancurkan masjid di seluruh India dan melenyapkan warisan dan sejarah Muslimnya, adalah bagian dari ini. perusahaan kriminal,” katanya.
Menyebut plebisit “bebas dan adil” di Jammu dan Kashmir yang disengketakan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB atas perselisihan yang telah berlangsung lama itu sebagai satu-satunya cara untuk perdamaian “berkelanjutan” di Asia Selatan, Khan menegaskan kembali keinginan negaranya untuk berdamai dengan India. Tetapi dia meletakkan tanggung jawab untuk memulai kembali pembicaraan damai yang telah lama terhenti antara kedua tetangga di India.
“Tanggung jawab tetap ada pada India untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan yang bermakna dan berorientasi pada hasil dengan Pakistan. Dan untuk itu, India harus melakukan: Satu, membalikkan tindakan sepihak dan ilegal yang dilembagakan sejak 5 Agustus 2019; dua, menghentikan penindasannya dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Kashmir; dan tiga, menghentikan dan membalikkan perubahan demografis di wilayah pendudukan, “katanya.
Peringatan potensi ancaman konflik nuklir yang ada di Asia Selatan, perdana menteri mendesak masyarakat internasional untuk mencegah “konflik lain” antara Pakistan dan India. “Peningkatan militer India, pengembangan senjata nuklir canggih, dan perolehan kemampuan konvensional yang tidak stabil, dapat mengikis pencegahan timbal balik antara kedua negara,” katanya.
Tantangan rangkap tiga
Khan mengatakan dunia sedang menghadapi tantangan rangkap tiga Covid-19, krisis ekonomi yang menyertainya dan ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, yang tidak hanya mengekspos kerapuhan sistem internasional tetapi juga menggarisbawahi “kesatuan kemanusiaan” Untuk mengatasi tiga krisis, ia menyerukan strategi komprehensif yang harus mencakup ekuitas vaksin dan pembiayaan yang memadai untuk negara-negara berkembang.
Menarik perhatian dunia terhadap “momok” aliran keuangan gelap dari negara-negara berkembang, dia mendesak PBB untuk mengambil langkah-langkah yang “berarti untuk mengatasi situasi yang sangat mengganggu, dan menjijikkan secara moral ini.”
“Menamai dan mempermalukan tujuan surga dan mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menghentikan dan membalikkan aliran keuangan terlarang adalah tindakan paling penting untuk menghentikan ketidakadilan ekonomi yang parah ini,” katanya.
Dia bahkan menarik paralel antara East India Company, di mana Kerajaan Inggris memperkuat pemerintahan kolonialnya atas India yang tidak terbagi pada abad ke-17, dan strategi saat ini oleh Barat. “Apa yang dilakukan Perusahaan India Timur ke India, para elit penguasa yang jahat lakukan kepada dunia berkembang — menjarah kekayaan dan mentransfer ke ibu kota barat dan surga pajak lepas pantai.”
Panel Tingkat Tinggi Sekretaris Jenderal PBB tentang Akuntabilitas Keuangan, Transparansi dan Integritas (FACTI), katanya, telah menghitung bahwa $7 triliun aset curian yang mengejutkan diparkir di tujuan “surga” keuangan. (NE/aa)
