Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang ada di Pulau Madura menjadi catatan, khusus Gubernur Jawa Timur dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, karena realisasi dari program vaksinasi di empat kabupaten di “Pulau Garam” itu terdata paling rendah se-Jawa Timur.
Selain pemkab di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan, kabupaten lain yang juga masuk catatan rendah cakupan vaksinasinya, Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan data yang dirilis Satgas COVID-19 Pemprov Jatim, cakupan vaksinasi di Kabupaten Sampang mencapai 10,08 persen atau 74.702 warga untuk dosis pertama, sedangkan dosis dua 4,02 persen atau 29.799 warga, Kabupaten Sumenep mencapai 10,37 persen atau 93.338 warga, dosis dua 4,84 persen atau 43.565 warga, Kabupaten Pamekasan mencapai 11 persen atau 71.809 orang, dosis dua 5,99 persen atau 39.097 warga.
Kabupaten Bangkalan sebanyak 12,70 persen atau 104.818 warga, sedangkan dosis dua 6,21 persen atau 51.232 warga, sedangkan Kabupaten Situbondo tercatat 13,88 persen atau 76.126 orang, dosis dua 7,09 persen 38.866 warga.
Dengan demikian, terungkap bahwa Kabupaten Sampang tercatat sebagai kabupaten paling rendah dalam bidang cakupan vaksinasi COVID-19, yakni 10,08 persen, lalu Sumenep di urutan kedua 10,37 persen, Pamekasan 11 persen, lalu Bangkalan masuk kabupaten dengan persentase terendah di urutan keempat di Pulau Madura dengan persentase 12,70 persen.
Rendahnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Pulau Garam ini diduga karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suntik vaksin dalam membentuk kekebalan tubuh, guna menangkap penyebaran virus.
Kabar bohong yang beredar luas di berbagai media sosial, cenderung lebih cepat diakses oleh masyarakat melalui telepon seluler mereka, sehingga pada akhirnya lebih diperhatikan dibanding informasi yang valid di media massa, disamping kurangnya tingkat literasi masyarakat yang tinggal di Pulau Garam ini.
Informasi yang tersaji di media sosial ini dianggap oleh sebagian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan sebagai informasi yang valid. Lemahnya literasi masyarakat tentang cara menyaring informasi di dunia maya, menjadi pemicu, dan pada akhirnya menganggab benar informasi yang salah tersebut.
Pada konteks ini, maka menjadi wajar, apabila banyak masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura, baik di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan hingga Kabupaten Sumenep yang enggan mengikuti program vaksinasi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah. Apalagi, masih ada sebagian tokoh masyarakat yang menyebutkan bahwa COVID-19 yang melanda masyarakat dunia, termasuk Indonesia merupakan bentuk konspirasi untuk tujuan dan kepentingan tertentu.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan cakupan vaksinasi di empat kabupaten di Madura. Antara lain, dengan menggencarkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, melalui media massa, termasuk menggandeng para ulama dan tokoh masyarakat setempat.
Gerakkan TNI-Polri
TNI dan Polri merupakan dua institusi pengamanan yang memiliki peran penting dalam ikut mendukung terciptanya iklim masyarakat yang kondusif. Sebab, selain memang tugas pokoknya dalam berupaya menciptakan suasana yang kondusif, juga karena kedua institusi ini memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa.
Dalam berupaya mencegah penyebaran COVID-19 dan mendisiplinkan masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan, pemerintah pusat menugaskan secara khusus kedua institusi ini, untuk menbantu Satgas COVID-19.
Di Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya, kedua institusi ini juga menjadi garda terdepan dalam berupaya merealisasikan program Satgas COVID-19 di masing-masing kabupaten, termasuk dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan dan mensosialisasikan pentingnya meningkatkan kekebalan tubuh melalui program vaksinasi.
Gerakan kedua institusi ini tidak hanya di level kabupaten saja, akan tetapi hingga ke pelosok-pelosok desa dengan cara datang secara langsung kepada masyarakat. Pendekatan edukatif dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang pola penanganan COVID-19 merupakan hal utama yang dilakukan TNI-Polri.
Komunikasi sosial digencarkan secara massif, termasuk menggandeng para tokoh masyarakat dan tokoh agama berpengaruh yang tersebar di masing-masing desa.
“Tugas ini memang tidak mudah, karena kita berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan berbeda. Tapi bukan berarti tidak bisa. Mari kita lakukan tugas mulia ini dengan sepenuh hati, dan sebagai bentuk tanggung jawab pengabdian kita kepada negara ini,” kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol (Inf) Tejo Baskoro dalam sebuah acara rapat koordinasi dengan para Danramil di Makodim Pamekasan.
Bagi Dandim, rendahnya cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan, termasuk di tiga kabupaten lain di Pulau Madura, seperti Sumenep, Sampang dan Bangkalan hendaknya menjadi motivasi tersendiri untuk bisa bekerja lebih giat lagi.
“Lakukan pendekatan secara persuasif dengan rasa kemanusiaan, dengan perasaan tulus ikhlas,” katanya.
Tidak hanya itu saja, TNI, termasuk juga Polri juga menjadi promotor dalam pelaksanaan vaksinasi.
Tenaga kesehatan yang bertugas di dua institusi ini juga digerakkan untuk melakukan vaksinasi yang diberi nama vaksin presisi dengan pola jemput bola, yakni petugas medis datang secara langsung ke masyarakat untuk melakukan vaksinasi.
Bersama pemkab di Madura, kedua institusi ini terkadang melakukan siaran keliling bersama, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh melakukan suntik vaksin COVID-19, seperti yang dilakukan Pemkab Bangkalan bersama Polres dan Kodim 0829 Bangkalan.
Di Sumenep, upaya untuk memperluas jangkauan vaksinasi dilakukan oleh TNI-Polri bersama pemkab setempat dengan cara memantau dan secara langsung kegiatan vaksinasi di berbagai pondok pesantren, dan demikian pula di Kabupaten Sampang.
Pesantren menjadi perhatian utama, karena beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat memiliki patronase tokoh agama yang kuat. Ucapan dan pernyataan yang disampaikan tokoh cenderung lebih diperhatikan dibanding pejabat. Kedua, pesantren memiliki jaringan yang kuat dengan jumlah santri tersebar di hampir semua pelosok desa, sehingga dengan memberikan perhatian khusus kepada santri, efektivitas sasaran program dinilai lebih efektif.
Gandeng ormas-pemuda
Selain pondok pesantren, kelompok masyarakat lain yang juga berpotensi mendukung suksesnya perluasan cakupan vaksinasi, adalah organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta organisasi keagamaan lainnya.
“Oleh karena itu, program serbuan vaksin COVID-19 yang kami gelar bersama TNI selalu melibatkan ormas keagamaan,” kata Kasubbag Humas Polres Pamekasan AKP Nining Dyah.
Dengan cara bekerja sama dengan organisasi keagamaan itu, kedua institusi ini, yakni TNI dan Polri yakin, bisa lebih efektif, apalagi organisasi yang memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Jaringan lembaga pendidikan formal, seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga Madrasah Aliyah (MA) juga diajak bekerja sama, sehingga cakupan vaksinasi COVID-19 bisa lebih cepat dan lebih luas, disamping dukungan pemberitaan media massa yang mendidik dan mencerahkan publik.
Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafidz menyatakan, dengan cara bekerja sama seperti itu, pihaknya yakin, Madura, khususnya Sampang, akan bisa memperluas cakupan vaksinasi dan mengejar ketertinggalan akan rendahnya warga yang belum divaksin, sebagaimana data yang dirilis Satgas COVID-19 Pemprov Jatim tersebut.
Upaya lain yang kini mulai dilakukan TNI-Polri bersama pemkab di empat kabupaten di Pulau Madura, razia kepemilikan karta vaksin COVID-19 di sejumlah titik strategis di berbagai kota di Madura.
Petugas gabungan dari unsur polisi, TNI, pemkab menghentikan semua pengendara yang melintas, dan bagi yang pengendara yang belum divaksin diarahkan untuk menuju gerai vaksinasi yang tersedia di lokasi penyekatan.
Selain itu, razia penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus digencarkan, meski kasus aktif baru COVID-19 sudah mulai melandai, dengan sasaran tempat keramaian, seperti pertokoan dan kafe.
“Ini kita lakukan, karena kita tidak ingin gelombang ketiga ledakan COVID-19 terjadi. Maka dari itu, upaya antisipasi terus kita gencarkan, dengan cara menegakkan disiplin protokol kesehatan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan Kusairi.
(Ant/Nto)
