Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mencium santer bau politis di balik penunjukkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Karenanya, dirinya bersama 13 LSM lainnya menolak pencalonan Andika.
Hal ini terkait dengan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Andika Perkasa melalui mertuanya Jenderal (Purn) TNI A.M. Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
“Harus dipertimbangkan ulang,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid dalam jumpa pers virtual yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Kamis (4/11).
Menurut Usman, Presiden Jokowi mestinya mengajukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI baru menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Apalagi dari sisi pertahanan keamanan, wilayah geografis Indonesia adalah negara maritim. Sebagian besar wilayah dikelilingi lautan.
“Apalagi situasi di Laut China Selatan terus memanas. Karenanya, calon Panglima TNI harusnya yang memiliki wawasan pertahanan di sektor kelautan,” kata Usman.
Usman juga mengingatkan adanya persoalan bahwa Andika diduga pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Karenanya, Usman menduga lolosnya Andika Perkasa tidak lepas dari peran mertuanya AM Hendropriyono yang sangat dekat dengan ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Faktor politis tampak lebih kental karena kedekatan sang calon dengan mantan Kepala BIN dan dengan Ketua Umum PDIP,” katanya.
Usman juga menduga jika sebelumnya Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI sudah memilih KSAL namun di menit-menit terakhir berubah. (Nto)
