Indonesiainside.id, Jakarta – Penggunaan kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang dinyatakan haram berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena hukumnya haram, kripto sebagai mata uang ditetapkan tidak sah untuk diperdagangkan.
Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan terdapat tiga diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto haram sebagai mata uang. Hal itu disampaikan oleh Niam dalam konferensi pers hasil ijtima Komisi Fatwa MUI secara daring di Jakarta.
Pertama, MUI menetapkan penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar dan dharar serta bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
Kedua, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar. Perdagangan dengan sistem kripto dinilai tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
Ketiga, untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, kata Niam, sah untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak mengakui kripto untuk menjadi alat bayar sebagai alternatif penggunaan rupiah.
Namun, perdagangan kripto diregulasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI dilakukan di Jakarta selama tiga hari dengan membahas 17 masalah yang terbagi dalam tiga kelompok.
Selain mengatur hukum kripto, beberapa hal yang jadi pembahasan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI antara lain kriteria penodaan agama, mengenai jihad dan khilafah, tinjauan pajak, bea cukai dan retribusi. Selain itu juga mengenai pemilu dan pilkada, distribusi lahan untuk pemerataan dan kesejahteraan, hukum cryptocurrency, hukum akad pernikahan online, dan hukum pinjaman online. (Aza)
