Indonesiainside.id, New Delhi—Empat organisasi masyarakat telah memicu kontroversi ketika melarang penjualan makanan non-vegetarian di pinggir jalan di Gujarat, India barat. Beberapa partai politik dan organisasi oposisi mengkritik larangan tersebut karena dapat mempengaruhi kehidupan orang miskin serta bertentangan dengan hak rakyat untuk makan makanan apa pun yang mereka pilih, lapor Anadolu Agency.
Pada hari Selasa, Perusahaan Kota Ahmedabad memindahkan kios-kios yang menjual makanan non-vegetarian dari jalan-jalan utama kota. Sebelumnya, organisasi sipil telah memerintahkan pemilik toko untuk menutup makanan non-vegetarian atau menghadapi tindakan dari pihak berwenang.
Organisasi tersebut juga mengklaim bahwa asap yang keluar dari warung dapat menyebabkan bahaya kesehatan. Sementara itu, partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menolak untuk campur tangan dalam masalah ini.
“Keputusan itu dibuat oleh organisasi sipil lokal dan partai tidak ada hubungannya dengan keputusan itu,” demikian kata Presiden Partai Negara Bagian CR Patil dikutip AFP.
Di Ahmedabad pembatasan terjadi beberapa hari setelah perusahaan kota Vadodara dan Rajkot di negara bagian yang diperintah Partai Bharatiya Janata (BJP). Organisasi yang dikendalikan BJP memerintahkan pemilik toko dan pedagang asongan untuk menutupi makanan non-vegetarian, termasuk telur, dengan mengatakan hal itu dapat melukai sentimen keagamaan umat Hindu.
Ketua komite tetap Vadodara Municipal Corporation (VMC) Hitendra Patel mengeluarkan arahan lisan pada hari Kamis untuk menghapus semua warung makan non-vegetarian pinggir jalan jika mereka gagal menutupi barang-barang dengan benar. Dia menambahkan, praktik memajang daging, ikan, dan telur di warung mungkin sudah berlangsung selama beberapa tahun, tetapi sudah waktunya untuk mengakhirinya.
Sementara itu, Ketua Menteri Gujarat Bhupendra Patel berdalih bahwa larangan tersebut bukan merupakan pertanyaan tentang item vegetarian dan non-vegetarian. “Orang-orang bebas makan apa saja yang mereka mau. Tapi makanan yang dijual di warung tidak boleh berbahaya dan warung tidak boleh menghalangi arus lalu lintas,” katanya seperti dikutip ANI.
Gujarat adalah tempat kelahiran Perdana Menteri Narendra Modi dan telah diperintah oleh BJP sejak 1995 dan pemungutan suara diharapkan tahun depan di negara bagian tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Jamiat Ulama-i-Hind Hakimuddin Qasmi mengatakan kepada Anadolu bahwa presiden negara bagian BJP telah menyatakan tidak ada keputusan yang dibuat untuk melarang penjualan makanan non-vegetarian.
“Konstitusi India memberi kita hak untuk menikmati makanan apa pun yang menjadi pilihan kita dan tidak ada yang bisa menghentikan siapa pun untuk makan apa yang mereka inginkan,” katanya.
Seorang anggota kongres oposisi mengatakan keputusan itu ditujukan untuk memecah belah masyarakat menjelang pemilihan tahun depan. (NE)
