Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi V Hamid Noor Yasin menilai pemindahan Ibu kota Negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tergesa-gesa dan bukan menjadi situasi urgensi saat ini.
RUU IKN diketahui sejak awal sudah menuai polemik, dimana sejak dibentuknya Panitia khusus (Pansus) telah melanggar Tata Tertib (Tartib) DPR RI No.1 Tahun 2020, dengan anggota Pansus melebihi kapasitas maksimal 56 anggota yang seharusnya hanya berjumlah 30 anggota.
“Pemindahan Ibukota terkesan terburu-buru, baru langkah awal saja sudah melanggar tartib, sudah menuai polemik, kedepannya bisa saja menimbulkan cacat hukum dan menuai gugatan,” katanya dalam pemaparan pada PKS Legislative Corner Jumat siang (17/12).
Diketahui bahwa pembiayaan Ibu kota baru akan membutuhkan dana sebesar Rp466 Triliun dan akan memangkas 19% dari dana APBN, serta sumber dana lain seperti investasi swasta.
Di sisi lain, timbul kekhawatiran lain dimana utang pemerintah saat ini yang terus membengkak sekitar Rp6.000 Triliun.
“Sejak awal PKS memandang bahwa pemindahan Ibukota dirasa belum penting dalam kondisi saat ini. Terlebih pada saat kondisi Pandemi COVID-19 yang belum selesai, APBN, utang pemerintah yang terus membengkak, serta Jakarta yang dinilai masih layak,” tegas anggota Fraksi PKS itu.
Dia juga menyampaikan bahwa pemindahan Ibu kota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menimbulkan risiko terhadap lingkungan hidup.
“Pemindahan Ibukota ke Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia, berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan keanekaragaman hayati, makhluk hidup, serta suku dan budaya,” ujar Hamid.
Anggota Pansus RUU IKN ini juga menambahkan bahwa fokus utama dari PKS saat ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah akibat pandemi COVID-19, seperti menyelesaikan daya beli masyarakat yang menurun, PHK, dan membangkitkan pemulihan ekonomi nasional.
“PKS berharap kepada masyarakat, akademisi, dan praktisi untuk terus memantau RUU IKN. PKS bersedia menerima masukan sebanyak-banyaknya yang nantinya akan kita suarakan dalam Pansus dan Panja dalam memberikan kontribusi terbaik melahirkan UU IKN ini,” katanya.
(Nto)
