Indonesiainside.id, Jakarta – Sudah tak terhitung berapa kali prajurit TNI dan Polri gugur diserang oleh teroris KKB Papua. Salah satunya adalah Sersan Dua Putra Rahaldi yang tengah ditugaskan di Koramil Persiapan Suru-Suru, Kodim 1715/Yahukimo, awal bulan ini.
Dia gugur ditembak kelompok teroris ini saat sedang mengambil air di posnya.
Berkali-kali korban jiwa jatuh ini harus mendapat sikap tegas dari pemerintah. Gugurnya putra-putri terbaik bangsa termasuk masyarakat sipil harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Harus ada strategi lain dan sikap tegas,” kata Menurut mantan Asisten Operasi Panglima TNI (Asops) Mayor Jenderal (Purn.) Supiadin Aries Saputra dalam YouTube Hersubeno Arief dikutip IndonesiaInside, Senin(12/20).
Dijelaskannya, gerakan bersenjata teroris KKB Papua atau OPM sudah sangat berbeda perkembangannya dalam 34 tahun terakhir. Gangguan dan kontak senjata dengan KKB Papua ini semakin meningkat.
“Kita lihat aksi-aksi mereka yang menyerang pos-pos polisi, pos-pos TNI kemudian juga menyerang pemukiman bahkan membakar-bakar fasilitas umum,” kata Mayjen Supiadin.
Mantan Pangdam IX/Udayana menyatakan adanya garis pembeda yang jelas antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan OPM. Jikalau GAM di Aceh latar belakangnya masalah ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan eksploitasi, hal berbeda dengan Papua.
“Kalau OPM ini tidak, mereka hanya ingin merdeka karena tidak puas dengan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat-Red),” kata veteran TNI yang pernah bertugas di Timor Timur ini.
Karena latar belakang itulah GAM lebih mudah diajak bicara, sebaliknya KKB sudah diajak berunding.
“Karena, mereka ini separatisme murni, yang diinginkan hanya merdeka karenanya harus tegas,” kata Supiadin.
Dikatakan pula oleh mantan Pangdam Iskandar Muda ini gerakan OPM saat ini sudah meluas ke Papua Barat karenanya diperlukan sebuah konsep yang betul-betul komprehensif untuk menanganinya. Meski tidak mudah, karena memang mindset mereka merdeka.
“Pokoknya di pikiran mereka gitulah, mau merdeka, nggak ada lain-lain,” kata Supiadin.
Terkait istilah yang dibuat pemerintah bahawa OPM Papua ini adalah Gerakan Separatis Bersenjata kemudian berubah menjadi Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) lantas karena pendekatan hukumnya berubah lagi menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kemudian terakhir disebut kelompok teroris. Hal itu tidak menjadi masalah.
“Meski sebutannya berubah-ubah tapi masalahnya tidak juga selesai. Begitu juga pemerintah sudah melakukan pendekatan hukum, ekonomi, sosial budaya, pendekatan kesejahteraan sudah juga, tapi mengapa tidak berhenti? karena inginnya merdeka itu kata kuncinya,” katanya.(Nto)
