Indonesiainside.id, Jakarta — Kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) terkait harga Bansos PKH dan BPNT dinilai bermasalah. Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos pada tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar.
Dari anggaran tersebut, ditemukan kemahalan harga bansos pangan sebesar 14% oleh KPK. Temuan ini menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial yang efektif dan efisien.
Dia meminta menteri sosial (mensos) harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan. Namun masih saja KPK menemukan masalah kemahalan harga yang bila bisa dicegah.
,”Maka anggaran itu akan cukup signifikan untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 yang berhak mendapatkan bansos,” ujar Hidayat yang juga Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, dalam keterangannya, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS, Ahad (2/1/22).
Hidayat menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas lantaran mengingatkan dengan kasus penyimpangan yang terjadi pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara, yang melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.
Hidayat juga meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 Miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 Triliun.
“Itu pun belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta covid-19,” ujar pria yang akrab disapa HNW ini.
Kemahalan harga sebesar 14% dari pagu Rp 42,5 Triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp6 triliun. Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program bansos untuk rakyat korban Covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS.
“KPK harusnya tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan agar dana bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.
Rakyat Sangat Terdampak
Hidayat yang juga Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini menyebutkan, temuan kemahalan harga tersebut tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Dalam reses DPR yang diselenggarakan bersama Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12/2021), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang di akhir tahun 2021 ini terus mengalami kenaikan.
“Curhatan ibu-ibu yang sangat keberatan karena bahan pokok banyak yang mengalami kenaikan atau dinaikkan Pemerintah per Januari 2022; termasuk gas, listrik, atau BBM premium yang akan dihilangkan,” kata anggota Forkabi, Rien Prihatnasari.
Ini semua membuat susah Ibu-ibu dan rakyat pada umumnya karena menambah beban ekonomi. Padahal dampak Covid-19 belum teratasi, penghasilan semakin berkurang, daya beli juga semakin merosot. Mestinya Pemerintah lebih peka dengan tidak menaikkan harga-harga, dan memperbanyak program yang peduli dan pro kesusahan warga, serta merealokasi anggaran yang tidak diperlukan rakyat seperti triliunan rupiah anggaran untuk memindahkan atau membangun IKN yang mencapai lebih dari Rp400 triliun menjadi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan daya beli rakyat.
“Dan jangan membiarkan terjadinya kemahalan harga bansos yang merugikan rakyat yang berhak menerimanya,” ungkap Rien Prihatnasari.
Oleh karena itu Hidayat mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai bentuk solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Menurut dia, wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara masif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos.
“Hal itu akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh Pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” kata Hidayat. (Aza)
