Indonesiainside.id, Jakarta – Terdapat 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya tahun 2022. Kekosongan kepemimpinan pemerintah daerah itu, nantinya bakal diisi oleh pejabat kepala daerah atau hingga Pemilu serentak digelar tahun 2024.
Hal ini sebagai konsekuensi tidak diubahnya UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada sehingga sejumlah jabatan kepala daerah tingkat provinsi, serta kabupaten/kota harus diisi oleh pejabat sementara selama dua tahun menunggu Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Ketua Departemen Politik Bidang Polhukam DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi mendorong setiap proses pemerintahan dijalankan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Proses ini harus dan wajib memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif,” ujar Nabil dalam keterangannya, dilansir pks.id.
Proses pengisian pejabat kepala daerah pengganti di tahun 2022 dan 2023 mendatang sudah menjadi perhatian PKS sejak awal. Karenanya, saat itu PKS mendorong opsi pilkada tetap berlangsung di 2022 dan 2023 atau opsi perpanjangan masa jabatan terbatas kepala daerah definitif sampai setelah pemilu 2024.
Karena itu, Nabil menegaskan, pengisian pejabat kepala daerah wajib memiliki rekam jejak dan integritas yang mumpuni. “Sikap kami tegas dan jelas, bahwa pastikan para pengisi pejabat kepala daerah (baik Pj Gubernur/Bupati/Walikota) wajib memenuhi prasayarat sesuai UU serta memiliki rekam jejak dan integritas yang baik,” kata dia.
Yang tak kalah penting, prinsip netralitas yang wajib dijunjung tinggi sebagai ASN dengan event pemilu dan dan Pilkada.
“Yang juga tidak kalah penting adalah prinsip netralitas sebagai ASN harus dikedepankan, mengingat mereka akan menjabat sampai dengan selesainya Pemilu 2024,” kata dia. (Aza)
