Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi klarifikasi pernyataannya soal wacana menunda Pemilu 2024. Menurutnya pernyataan itu disampaikannya ketika menanggapi hasil sebuah survei dan muncul dari pembicaraan dengan pengusaha agar ekonomi yang sedang dalam penyembuhan tidak terguncang gara-gara politik.
“Saya hanya menanggapi survei Pak Burhanuddin Muhtadi terkait kepuasan publik atas kinerja Pak Jokowi,” ujar Bahlil di tayangan TV One dikutip Jumat (14/1).
Burhanuddin Muhtadi yang juga Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik mengeluarkan hasil survei pada Ahad, 9 Januari 2022. Isinya salah satunya tentang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yang ada di angka 71 hampir 72 persen.
Ada tren positif, yakni berangsur-angsur membaik, tambah Bahlil.
Diakuinya masih ada tantangan yang besar yakni masalah lapangan pekerjaan, kenaikan harga bahan pokok, juga masalah lainnya.
Dalam kesempatan itu kemudian muncullah pertanyaan kepada responden mengenai masa jabatan Presiden yang diperpanjang sampai 2027. Dari hasil survei itu, trennya dikatakan semakin meningkat dari bulan September, Oktober, November, dan Desember.
“Bulan September itu 22 persen sampai dengan bulan Desember 33,3 persen setuju, sangat setuju itu 57 persen. Trennya naik, hampir 40 persen,” kata Bahlil.
“Itu isinya tanggapan dari A sampai Z, cuma wartawan kok lebih memilih tanggapan saya pada poin itu. Saya tergelitik, begitu wartawan tergelitik jadi ngeri-ngeri sedap barangnya,” katanya.
Menurutnya, mungkin hal ini sejalan dengan hasil diskusinya dengan sebagian pengusaha.
Dalam hasil kunjungan ke daerah-daerah, sebagian pengusaha itu mengakui bahwa semua usaha terpuruk selama Pandemi. Ibarat orang yang sakit dan mau siuman kondisi pengusaha saat ini.
“Naik lah ini barang. kemudian tidak jadi rahasia umum, kelaziman, kalau sudah masuk tahun politik itu selalu terpengaruh wait and see dalam orang melakukan aktivitas ekonomi dan investasi. ini diskusi loh bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha,” ujar Bahlil.
Bahlil mengatakan, para pengusaha khawatir kondisi ekonomi yang baru mulai bangkit akan terganggu stabilitasnya jika masuk tahun politik.
“Mereka takutkan ketidakpastian dan untuk naiknya lagi berat. Kemudian, teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan apakah memungkinkan ada ruang kalau pilpres itu ditunda?,” ujarnya
Bahlil pun menjelaskan, terkait hal itu dia meminta serahkan pada konstitusi dan aturan yang ada. “Kita serahkan konstitusi, pada hukum dan parlemen, tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Ini masih diskusi saya dengan pengusaha, tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan,” kata Bahlil.(Nto)
