Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengakui saat ini banyak kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota merasa tidak nyaman untuk diawasi. Kondisi ini diperparah sikap buruk para kepala kepala daerah yang hanya ingin berbalas budi atau sebaliknya membalas dendam kepada lawan politik.
“Banyak gubernur dan wali kota merasa tidak nyaman diawasi, terutama setelah pemilihan, di mana banyak kepala daerah ingin berbalas budi kepada para pendukungnya serta sebaliknya, membalas dendam kepada siapapun yang mendukung lawan politiknya,” kata Agus saat membuka lokakarya dalam kegiatan “2022 KRI Special Workshop secara daring selama dua hari Kamis-Jumat, 13-14 Januari 2022, dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, Rabu (19/1/22).
Agus Pramusinto menekankan tantangan terberat pada reformasi birokrasi di Indonesia dalam upaya beradaptasi dengan pandemi Covid-19 yaitu lebih condong kepada permasalahan politik yang berdampak pada sinergisitas dan kolaborasi antar-level pemerintah dan sektor. Kondisi yang disampaikan Agus diperkuat Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto.
Erwan Agus Purwanto menjelaskan, Indonesia masih mengalami berbagai masalah dan tantangan dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terutama bagi pemerintah daerah, banyak faktor yang dipengaruhi dari kondisi ini, seperti kapasitas kepala daerah yang rendah, serta inkonsistensi komitmen dari pemerintah daerah dalam mengimplementasi reformasi birokrasi,” katanya.
Kondisi mendasar ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia untuk menciptakan birokrasi adaptif dan agile dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, Indonesia mengalami berbagai tantangan yang menekan dalam menghadapi pandemi. Termasuk pada mendesain kebijakan yang baik dalam penanganan krisis, dan memastikan mulusnya implementasi dari kebijakan yang sudah diambil.
Menurut dia, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan anggaran yang dinamis yang membolehkan pemerintah untuk mengalokasi sumber daya yang dibutuhkan. “Dalam konteks jaminan sosial, validitas database serta kualitasnya merupakan hal yang krusial. Kolaborasi antar-level pemerintahan dapat meminimalisasi ego sektoral, menghindari sumber daya yang sia-sia, serta meningkatkan respons yang koheren,” tutur Ateh.
Aspek ekonomi-sosial, tingkat kolaborasi, dan digitalisasi menjadi isu sentral bagi tiap negara dalam upaya mitigasi serta daya adaptasi di masa pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan para pembicara dalam kegiatan 2022 KRI Special Workshop yang mengangkat tema Sharing Knowledge and Experiences in Policy Implementation for National Development between Korea-ASEAN Countries.
Menurut Korea Research Initiatives University of New South Wales Australia Mark Turner, berbagai kunci dalam menangani pandemi Covid-19 ini di antaranya adalah tingkat adaptabilitas dari pemerintah, komunikasi yang terkoordinasi, jelas dan konsisten, serta faktor kepemimpinan.
“Praktik terbaik dari kepemimpinan di era Covid-19 ini adalah harus berbasis keahlian, mampu memobilisasi upaya kolektif, serta mampu beradaptasi. Pemimpin harus mampu membentuk kepercayaan publik,” terang Mark.
Berikutnya, Senior Advisor to the BKL.IIc & Former Vide Minister Ministry of Finance Economy Korea Kyung Wook Hur menjelaskan kondisi yang terjadi di Korea. Menurut dia, perkembangan ekonomi di Korea berfokus kepada tiga hal, yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM), kebijakan populasi, dan perkembangan teknologi.
“Pengembangan SDM merupakan bagian yang penting dari pengembangan ekonomi. Kebijakan populasi, seperti maksimalisasi mobilisasi bagi perempuan, anak muda, imigrasi, dan upah buruh, peningkatan kompetensi SDM, pertumbuhan yang inklusif serta penataan ulang jaring keamanan sosial. Pengembangan teknologi, seperti membangun klaster inovatif, rencana pengembangan teknologi dalam jangka lima tahunan, pendekatan yang komprehensif seperti pada aspek kreasi, proteksi, diseminasi/utilisasi, infrastruktur, dan pengukuran,” terangnya.
Pada sisi ekonomi, Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sekaligus Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, menyampaikan, sektor PDB kuartal dua di tahun 2021, semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif dengan skala yang beragam. Tetapi bila dibandingkan dengan kuartal dua beberapa tahun kebelakang, hanya beberapa sektor yang mampu bertahan menghadapi pandemi, salah satunya adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sehingga upaya digitalisasi menjadi salah satu cara untuk dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19.
“Digitalisasi bisnis saat ini sangat dimungkinkan, karena hal tersebut menyiratkan fokus pada modal ketimbang fokus pada tenaga kerja. Sedikit mempekerjakan tenaga kerja bagi sektor formal bisa mengarah kepada pertumbuhan sektor informal. Sekali lagi, universitas memiliki peranan penting dalam memasok pengetahuan akan hal ini,” ujarnya.
Terakhir, Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) sekaligus Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo menyampaikan kesimpulan pada sesi diskusi panel. Ia mengatakan berbagai negara memiliki strateginya masing-masing dalam menangani pandemi. Kolaborasi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi pemerintah merupakan kunci utama bagi semua negara.
“Tidak hanya pemerintahan yang adaptif, birokrasi juga perlu melaksanakan digitalisasi yang dinamis. Semua itu bergantung kepada kerja sama dari antar-administrasi di pemerintahan demi terwujudnya penanganan pandemi yang baik bagi bangsa dan negara. Saya harap hal ini dapat meningkatkan pemahaman kita akan isu serta masalah utama dan perbaikan kedepannya tidak hanya pada sektor ekonomi, namun juga dalam sektor pemerintahan,” ungkapnya.
Kegiatan lokakarya ini dilakukan dengan beberapa sesi yaitu sesi pembukaan, empat sesi presentasi, dan sesi diskusi panel. Turut hadir para pakar yang menjadi pembicara dalam sesi diskusi, diantaranya yaitu Executive Director Korea Research Initiatives University of New South Wales Australia Seung-Ho Kwon; School of Economics University of the Philippines Diliman Dante B. Canlas; Secretary General National Committee for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific Royal Government of Cambodia Ribaun Korm; Co-chair CPPR Forum Adviformer President University of the Philippines Emerlinda R. Roman; dan Faculty of International Economics Diplomatic Academy of Vietnam, Ministry of Foreign Affairs Vietnam Trang Nguyen.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring selama dua hari Kamis-Jumat, 13-14 Januari 2022 ini terselenggara atas inisiatif kolaborasi antara Universitas Indonesia, kementerian dan lembaga di Indonesia, serta lembaga internasional, terdiri dari Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian PANRB, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Asian Group for Public Administration, Korea Foundation–South Korea, dan Korea Research Initiatives, University of New South Wales, Australia. (Aza)
Sumber: Menpan.go.id
