Indonesiainside.id, Jakarta — Komisi IX DPR RI akhirnya membentuk Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi menyikapi banyaknya masalah terkait vaksinasi. DPR berharap dengan panja ini pemerintah bisa lebih serius dan sungguh-sungguh dalam penanganan pandemi khususnya vaksinasi.
“Kita bentuk panja ini bukan untuk mengancam pemerintah, tapi ini adalah bentuk tugas counterpart sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat”, ungkap Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani dalam rilis tertulisnya, Ahad (23/1/2022).
Di antara masalah yang muncul adalah vaksin palsu dan vaksin kosong yang beredar di tengah masyarakat. Setelah beredarnya video vaksin kosong, pelaku vaksin kosong di Medan sudah tertangkap dan dalam penanganan aparat kepolisian.
“DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” katanya.
Menurut Netty, banyaknya permasalahan dari hulu ke hilir di sektor vaksinasi, Komisi IX DPR sepakat membentuk panitia kerja vaksinasi agar DPR bisa mendalami terjadinya berbagai masalah seputar vaksin.
Tahap pembentukan ini sambil menunggu tiap fraksi mengutus anggotanya untuk bergabung ke dalam panja vaksin. Ada banyak hal yang disoroti, antara lain, roadmap vaksin primer (dosis 1 dan 2), anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, serta berbagai isu dan permasalahan lainnya.
“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi”, jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini. (Aza)
