Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada ummat Islam khususnya bagi masyarakat pesantren karena telah menyebutkan sejumlah pesantren terafiliasi dengan jaringan teroris.
Faktanya, ternyata yang dimaksudkan dengan terafiliasi oleh BNPT adalah berkaitan dengan individu, bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan. Diksi ini sebenarnya tak perlu terjadi jika BNPT sedari awal memilih berhati-hati karena hal ini menyangkut isu sensitif.
“Saya menyampaikan permohonan maaf karena penyebutan nama pondok pesantren diyakini melukai perasaan pengelola pondok, umat islam yang tentunya bukan maksud untuk itu,” kata Boy Rafli Amar, Kamis (3/2/2022).
Boy Rafli mendatangi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat untuk menyampaikan klarifikasi tersebut. Pertemuan itu membahas terkait dengan data 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme dari BNPT yang sempat ramai dibicarakan. Boy menjelaskan bahwa BNPT dan MUI mengupayakan adanya persamaan persepsi di antara perbedaan pendapat.
Menurut Boy, munculnya nama-nama pesantren tersebut tidak bermaksud mengeneralisir, demikian juga dengan yang terafiliasi. Dia menjelaskan bahwa terafiliasi yang BNPT sebutkan itu maksudnya berkaitan dengan individu bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan.
“Jadi ada individu-individu yang terhubung dengan pihak yang terkena proses hukum terkait dengan teroriame,” katanya, sebagaimana dilansir Tempo.co.
Data BNPT itu, disebutnya merangkum dari proses hukum kasus terorisme. Menurutnya, data tersebut adalah hasil himpunan selama 20 tahun terakhir, dan digunakam untuk menunjukkan bagaimana pencegahan dilakukan agar tidak berdampak buruk bagi masyarakat.
Ketua MUI Bidang Organisasi, Noor Achmad, mengatakan bahwa permasalahan terkait informasi data 198 pesantren yang terafiliasi paham terorisme sudah selesai. Menurut dia, diskusi yang dilakukan sangat dinamis dan ilmiah, yang menghasilkan pandangan yang sama terkait dengan isu terorisme. “Yaitu kita perlu mengantisipasi sekaligus terus mewaspadai adanya gerakan terorisme,” tutur dia.
Sebelumnya, Direktur BNPT Brigadir Jenderal Ahmad Nurwakhid meluruskan polemik ratusan pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan teroris. Data ini dipaparkan Kepala BNPT Boy Rafli Amar di Komisi III DPR pada, 25 Januari 2022. Ahmad menekankan, informasi yang terkandung dalam data ini penting diluruskan karena muncul narasi yang menyebutkan seolah-olah BNPT anti-pesantren dan terjangkit islamofobia.
“Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu memframing berbagai kebijakan,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 1 Februari 2022.
Dia mengatakan, data tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BNPT mencegah merebaknya radikalisme di Indonesia. Selain itu juga untuk deteksi dini agar jaringan teroris tidak berkembang di Tanah Air. “Sejatinya, data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunya tugas pencegahan radikal terorisme,” tuturnya.
Dia menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pemetaan dan monitoring dalam rangka pencegahan terorisme. Hal ini juga untuk memberikan peringatan dan meningkatkan kewaspadaan bagi semua pemangku kepentingan. Apalagi, Ahmad mengatakan, sebagai lembaga koordinator, BNPT telah menerapkan kebijakan dan strategi multipihak dengan merangkul dan melibatkan lima elemen bangsa. Yaitu pemerintah, komunitas, akademisi, dunia usaha, dan media.
“Dengan pendekatan multi pihak tersebut, kebijakan dan program pencegahan yang dilakukan oleh BNPT dibangun atas prinsip simpatik, silaturahmi, komunikatif dan partisipatif dengan seluruh elemen bangsa,” tuturnya.
Nurwakhid menjelaskan, dalam pelaksanaan program BNPT telah melibatkan para tokoh agama melalui forum gugus tugas pemuka agama BNPT. Dalam konteks pelibatan pesantren, BNPT telah melakukan silaturrahmi kebangsaan.
“Karena itulah, sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah mengeneralisir dan menstigma negatif terhadap pondok pesantren,” ucap Ahmad. (Aza)
Sumber: Tempo.co
