Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Dia menyesalkan kebijakan baru tersebut sebab sama saja menahan hak karyawan.
“Tak malukah pemerintah melakukan ini? Menahan hak mereka (karyawan) dengan berbagai alasan. Hidup rakyat kian terhimpit, jangan tambah lagi dengan kebijakan yang membuat rakyat semakin terjepit,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKS ini, dikutip dari laman resmi PKS, Selasa (15/2/22).
Dia menilai permenaker tersebut mencederai rasa kemanusiaan.
“Sungguh terkejut kita mendengar ini. Saat rakyat menjerit dengan meroketnya harga dan semakin langkanya minyak goreng, berita pahit lagi-lagi hadir yaitu aturan baru terkait pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Saya mendesak agar Permenaker ini dicabut segera,” tulis Ahmad Syaikhu dalam akun media sosialnya pada Senin (14/2/2022).
Syaikhu menekankan ketentuan pencairan dana JHT yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini mengoyak keadilan bagi masyarakat khususnya di kalangan pekerja dan buruh.
“Ada ketentuan di dalamnya bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun. Buruh menolak. Rekan-rekan saya di Fraksi PKS DPR RI juga berteriak lantang. Ini sangat mencederai rasa kemanusiaan. Ini juga mengoyak baju keadilan,” tegas Syaikhu.
Syaikhu menguraikan bahwa dana JHT merupakan hak karyawan yang berasal dari potongan gaji mereka. Dia mengatakan, uang JHT berasal dari potongan gaji karyawan. Setiap bulan disetorkan dalam jumlah tertentu. “Itu artinya dana JHT adalah uang mereka, dari keringat mereka selama bekerja siang malam,” jelas Syaikhu. (Aza)
