Indonesiainside.id, Jakarta – Rezim Zionis Israel menolak untuk bekerja sama dengan tim PBB yang menyelidiki kejahatan yang dilakukan selama perang skala penuh di Jalur Gaza tahun lalu.
Meirav Eilon Shahar, duta besar rezim untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, membuat pernyataan itu dalam sebuah surat, yang ia kirimkan secara pribadi kepada Navi Pillay, kepala Komisi Penyelidikan yang telah dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
“… tidak ada alasan untuk percaya bahwa Israel akan menerima perlakuan yang wajar, adil, dan non-diskriminatif dari Dewan, atau dari Komisi Penyelidikan [COI] ini,” kata Shahar.
“Ini pasti akan menjadi babak menyedihkan lainnya dalam upaya menjelekkan Israel,” tambahnya.
Rezim Israel melancarkan perang Mei lalu setelah warga Palestina di Jalur Gaza bangkit dalam protes solidaritas dengan rekan senegaranya di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang menghadapi tindakan keras yang sangat kejam oleh Tel Aviv.
Perang tersebut menewaskan sedikitnya 248 warga Palestina, termasuk lebih dari 60 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.200 lainnya.
Perang tersebut merupakan aktivitas militer besar-besaran keempat oleh rezim pendudukan terhadap daerah kantong Palestina yang berpenduduk padat.
Michelle Bachelet, mantan komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan kepada Dewan saat itu bahwa serangan Israel merupakan “kejahatan perang.”
Penyelidikan kejahatan perang terbuka yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh UNHRC terhadap Israel telah didukung oleh 125 negara.
Shahar juga membidik Pillay secara pribadi, mencelanya karena menyebut Israel sebagai rezim “apartheid” dan mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) anti-Israel yang dipimpin Palestina.(Nto)
