Indonesiainside.id, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman, menyatakan, ada yang salah dalam penegakan aturan dan pengawasan ekspor dan impor komoditi terkait ditemukannya sejumlah penyelewengan di sektor tersebut.
Dia menanggapi kerja cepat dari jajaran penegak hukum dalam menelisik dan mengungkap penyelewengan dalam penyelenggaraan ekspor dan impor Komoditi. Kerja aparat penegak hukum mengkonfirmasi kecurigaan, bahwa ada yang salah dalam penegakan aturan dan pengawasan.
“Dan sepertinya aparat penegak hukum masih terus bekerja, dibuktikan dengan munculnya pelaku baru yang di tersangkakan,” ungkap Mahfudz, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS DPR RI, Selasa (24/5/2022).
Menurut dia, penyelewengan komoditi tersebut termasuk kebutuhan pokok dan penting. Baik untuk kalangan rumah tangga dan juga kalangan industri. “Kita baru saja dihebohkan dengan kelangkaan minyak goreng, yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi sangat mahal. Dan juga sebelumnya heboh masuknya baja impor kualitas rendah, yang menekan industri baja dalam negeri,” katanya.
Menurut dia, kedua hal tersebut menunjukkan ada yang salah dalam penegakan aturan dan pengawasan oleh lembaga terkait. Dan hal ini perlu diperbaiki.
“Kita tentu prihatin dengan apa yang terjadi belakangan ini, bahkan kami di Komisi VI DPR RI sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum kita, baik oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kami sangat prihatin,” ucap Anggota DPR RI Dapil Jabar VI ini.
Mahfudz Abdurahman mendukung penuh upaya dan kerja keras aparat penegak hukum, agar semua terungkap jelas. Harus jadi efek jera di kemudian hari di samping tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah, karena memang belum ada yang diputuskan bersalah oleh lembaga peradilan.
“Kita jadikan peristiwa ini momentum untuk introspeksi dan juga perbaikan, dalam semua hal. Antara lain penegakan aturan, pengawasan, serta tata Kelola, karena aturan sudah tersedia tapi dalam pelaksanaan dan fungsi pengawasannya ternyata masih belum sesuai harapan,” ujar Bendahara DPP PKS ini.
Peristiwa ini pun, lanjutnya, menjadi introspeksi bagi DPR RI, khususnya yang bermitra dengan Kementerian yang menangani sektor perdagangan. Agar lebih fokus lagi melakukan fungsi pengawasan sekaligus menyerap informasi dan dinamika di lapangan untuk diperdalam dengan jajaran terkait.
“Saat ini Komisi VI DPR RI dalam fungsi pengawasannya, membentuk Panitia Kerja (Panja) Komoditi Ekspor. Kami akan mencari informasi dan mendalami kepada semua pihak yang terkait dan juga mengetahui tentang persoalan terkait persoalan pada komoditi ekspor kita. Kami berharap semua pihak bisa bekerjasama dan mendukungnya,” pungkasnya.
Yang jelas, kata Mahfudz, apresiasi yang tinggi kita berikan kepada jajaran penegak hukum, dengan ketegasan dan keterbukaannya, termasuk peran media pers yang terus memberitakan kepada masyarakat. Sehingga publik dapat mengetahui secara transparan.
“Dan yang paling penting, harus memberikan efek jera ke semua pihak. Baik dari jajaran pemerintah dan pengusaha. Jangan lagi coba-coba mencari keuntungan besar dengan melanggar peraturan dan merugikan orang banyak!,” kata Mahfudz. (Aza)
