Indonesiainside.id, Jakarta – Wali Kota Mulanay Aristoteles Aguirre memerintahkan kepada seluruh pegawaianya agar banyak tersenyum. Jika tidak, maka diancam akan dijatuhi denda. Tidak main-main, pegawai yang menolak tersenyum (smile order) akan didenda setara dengan gaji enam bulan atau diskors dari pekerjaan mereka.
Tak hanya itu, para pegawai juga harus tulus dengan menunjukkan perasaan ketenangan dan suasana ramah bagi masyarakat yang dilayani. Perintah banyak senyum menjadi salah satu trik Wali Kota Mulanay agar para pegawainya meningkatkan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kota Mulanay berada di Provinsi Quezon, di pulau utama Luzon, Filipina.
Aristoteles Aguirre mengatakan kebijakan senyum di Kota Mulanay harus dijalankan sambil melayani rakyat. Wali Kota mengatakan kebijakan baru itu datang sebagai tanggapan atas keluhan dari penduduk setempat, termasuk petani kelapa dan nelayan, tentang perlakuan tidak ramah yang mereka terima dari staf balai kota ketika mereka membayar pajak atau mendapatkan bantuan untuk suatu masalah.
Di lain sisi, Aguirre memiliki latar belakang terapi okupasi, ingin mengubah sikap pegawai pemerintahan yang dia pimpin. Menurut New Straits Times, Aguirre berkata: “Ketika mereka tiba, mereka kecewa dengan sikap orang-orang yang bertransaksi dengan mereka.”
Perintah tersebut menuntut karyawan untuk menerapkan kebijakan tersenyum saat melayani masyarakat untuk memberikan ketulusan dengan menunjukkan perasaan tenang dan suasana yang bersahabat. Ditanya bagaimana aturan itu ditegakkan ketika orang Filipina masih diharuskan memakai masker di depan umum, Aguirre mengatakan orang dapat merasakan jika seseorang dengan tulus membantu mereka.
“Ini hanya untuk mengirim getaran baik kepada karyawan dan konstituen kami,” katanya.
Dia menyatakan, setiap pegawai yang melanggar perintah senyum menjadi dasar yang cukup untuk tanggung jawab administratif dengan mengacu pada undang-undang, kebijakan, pedoman, aturan dan peraturan yang ada. Wali Kota mengatakan atas perintahnya bahwa tim sumber daya manusia akan memastikan pemantauan kebijakan tersebut. (Aza/ Sky.com)
