Indonesiainside.id, Jakarta – Greenpeace Indonesia secara tegas menyebut Indonesia berada dalam cengkeraman oligarki. Oligarki itu menguasai seluruh hajat hidup masyarakat karenanya perlu perubahan agar ke depan menjadi lebih baik.
“Sejumlah pejabat di pemerintahan memiliki kepentingan bisnis tertentu di industri batubara juga sawit,” kata Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam keterangannya Jumat (28/10).
Bahkan sebanyak 45% anggota DPR (262 orang) menduduki posisi tingkat tinggi atau memegang saham di perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif.
“Menurut investigasi Greenpeace yang tertuang dalam film dokumenter Konsorsium 110 besutan Watchdoc, terungkap sebanyak 114 aktor sentral di sektor sumber daya alam terafiliasi dengan 178 perusahaan tambang dan sawit,” tambahnya.
Kondisi hutan Indonesia juga mengenaskan karena terjadinya deforestasi untuk keperluan industri sawit, yang telah menghabiskan 17 juta hektar hutan Indonesia.
Deforestasi turut memperburuk krisis iklim dan juga meminggirkan ribuan komunitas adat di seluruh Nusantara. Jika ditelaah, struktur ekonomi politik sawit di Indonesia hanya akan memperkaya secara masif grup-grup sawit terbesar di Indonesia.
Pada sektor energi, Indonesia mendapatkan julukan “the dirty man of Asia” karena ketergantungan terhadap batu bara, yang secara aktif didorong oleh politically exposed persons untuk keuntungan pribadi mereka.
Alih-alih mengurangi jumlah produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batu bara malah naik menjadi 477 juta ton. Coalruption, atau korupsi batu bara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia.
Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik.
“Dengan diadakannya festival ini, kami optimis bahwa anak muda di Indonesia dapat membalikkan keadaan ini, yaitu dengan melakukan aksi dan solusi nyata untuk membangun ulang mimpi Indonesia tanpa oligarki, serta mewujudkan masa depan Indonesia keluar dari ancaman krisis iklim”, tegas Sekar. (Nto)
