JAKARTA – Garuda Indonesia diminta DPR untuk memaparkan kejelasan proyeksi peluang bisnis untuk tahun 2023, termasuk kemungkinan adanya penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada entitas berkode saham GIAA tersebut.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Senin (5/12) kemarin.
“Bagaimana gambaran peluang bisnis Garuda untuk tahun 2023 baik domestik maupun penerbangan internasional? Apakah tahun 2023 akan kembali mengajukan PMN atau ada improvisasi dengan strategi lain dalam memenuhi kebutuhan Garuda?” tanya Nevi.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS itu juga mengapresiasi kinerja Garuda terutama terkait pemulihan kondisi perusahaan tersebut. Ia pun meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari strategi yang dijalankan dan akan dilaksanakan.
Hal ini menjadi perhatian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat termasuk terkait dengan pencairan PMN yang diajukan pada beberapa bulan lalu.
Terkait dengan komitmen mencetak profitabilitas yang sempat disinggung dalam rapat, Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II ini mendorong Garuda Indonesia untuk memperhatikan beberapa rute potensial yang diproyeksi akan ramai pada akhir tahun.
Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun mengungkapkan PMN senilai Rp7,5 triliun yang diberikan kepada maskapai pelat merah ini akan digunakan untuk biaya maintenance, restorasi, pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja.
Lebih jauh, diungkapkannya bahwa manfaat finansial pemberian PMN adalah diharapkan memperbaiki proyeksi pendapatan, EBITDA, EBITDAR, saldo akhir kas dan dapat menjadikan Garuda menjadi perusahaan yang sehat. (Nto/parlementaria)
