TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat serius melakukan pencegahan banjir dengan melakukan perbaikan aliran sungai dan situ (danau) yang menjadi penyebab banjir. Langkah cepat telah dilakukan Pemkab Tabngerang.
Salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadana (BBWSCC) dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSCCC).
“Koordinasi dengan berkirim surat ini merupakan lanjutan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang atas sejumlah sungai/saluran dan situ. Hasilnya ditemukan sejumlah permasalahan di antaranya pendangkalan akibat sedimentasi, pemanfaatan sepadan yang menyalahi aturan, serta bangunan pendukung pengendalian banjir yang sudah tua,” ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar kepada media kemarin (15/1).
Koordinasi ini penting mengingat ada kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR serta BBWSCC dan BBWSCCC atas penanganan sejumlah sungai dan situ yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.
“Prioritas penanganan yang segera dilakukan adalah normalisasi pada badan air yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Ini untuk memperbesar kapasitas atau daya tampung badan air tersebut. Upaya ini dapat mengurangi resiko banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang pada musim hujan selama periode Oktober hingga Maret ,” ujarnya.
Bupati Zaki menjelaskan, Pemkab Tangerang telah menganggarkan total Rp 75,5 miliar untuk keseluruhan untuk pelaksanaan fisik. Untuk pembangunan konstruksi sumber daya air, Pemkab Tangerang akan melakukan pembangunan di 15 titik dengan panjang penanganan mencapai 8,3 km. Sedangkan untuk pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang sebanyak 27 ruas jalan dengan panjang mencapai 8,5 km.
Sejalan dengan pernyataan Bupati Zaki, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansah Effendi memaparkan, ada sejumlah situ kondisinya cukup memperihatinkan, tidak terawat, dangkal, menjadi kebun serta sebagian ditanami tanaman padi oleh masyarakat. Situ tersebut di antaranya Rawa Rancailat, Rawa Waluh, Rawa Garugak, Rawa Patrasana, Rawa Gabus, dan Rawa Genggong.
Meski demikian, ada beberapa situ yang terawat namun tidak berfungsi secara maksimal dan mengalami pendangkalan. Misalnya, Rawa Gede, Rawa Sulang, Rawa Koja, Rawa Kepuh, Rawa Gelam/Panggang, Rawa Pangodokan, Rawa Rebo, Situ Pondok, Situ Cilongok, Situ Pasir Gadung, Situ Kelapa Dua, dan Situ Cihuni.
Pembangunan konstruksi Sumber Daya Air (SDA), ujar Iwan misalnya normalisasi saluran Ketapang Kawasan Mangrove Desa Ketapang Kecamatan Mauk, lanjutan saluran pembuang Cilongok, normalisasi saluran pembuang Cileuleus (Hulu), peningkatan Anak Sungai Cimaneuh RT.001/009 dan lanjutan normalisasi Sungai Cikolear.
Iwan menegaskan bahwa selama ini dalam menangani banjir yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas kedaruratan. Misalnya, dengan melakukan pengerukan aliran sungai dan membangun bronjong di sisi-sisi tanggul situ yang jebol. Langkah tersebut diharapkan bisa meminimalisir masuknya volume air ke permukiman warga setempat.
Karena itu, kata Iwan, Pemkab Tangerang mengusulkan upaya normalisasi sungai yang merupakan kewenangan BBWSCC yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sungai tersebut di antaranya Sungai Cisadane, Cimanceuri, Sabi, Cipasilian, Cileuleus, Ci Mauk, Ci Paeh, Cirarab, Clasin, Cidurian dan Cipayaeun.
Selain normalisasi sungai, Pemkab Tangerang juga mengusulkan rehabilitas saluran irigasi di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (WSCC) dan wilayah Sungai Ciujung Cidanau Cidurian (WSCCC).
“Contohnya ketika penanganan terhadap tanggul yang jebol di situ Gelam Jaya, Pasar Kemis, seperti membangun semi permanen dari bronjong untuk menutupi tanggul yang jebol. Kemudian, melakukan pengerukan di sejumlah aliran kali/sungai yang ada di Kabupaten Tangerang,” ujarnya.
Tentu saja, langkah kedaruratan ini bisa menangani secara optimal. Namun, tidak bisa dipastikan bertahan dalam jangka waktu panjang. Karena itu, kata Iwan pemerintah pusat diharapkan agar sesegera mungkin untuk membantu pihaknya dalam penanganan bencana banjir tersebut.
“Pemkab Tangerang juga telah mengusulkan untuk melakukan pemasangan pintu-pintu air. Jadi ketika nanti kondisi volume air meningkat kita bisa mengendalikannya,” pungkasnya.(Nto)
